Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menggelar kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Rencana Transformasi Ekonomi (RTE) Kalimantan Timur 2045 secara hybrid di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/10/2026).

Acara yang mempertemukan pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji.

Wagub Seno Aji menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hilirisasi sumber daya alam yang dimiliki Kaltim.

"Kalau secara raw material, Kaltim siap. Artinya, kita ingin membuat transformasi ekonomi ini, terutama untuk downstreaming ya, untuk hilirisasi, itu bisa dilakukan di Kalimantan Timur," ujar Seno Aji.

Ia menyebutkan sejumlah komoditas unggulan Kaltim yang siap dihilirisasi, mulai dari sawit hingga batubara.

"Raw material-nya sudah ada semuanya, sawit, kemudian batubara, kemudian dan lain sebagainya, itu bisa dihilirisasi," katanya.

Saat ini, beberapa proyek hilirisasi disebut tengah berjalan, seperti pabrik metanol di Kutai Timur, pabrik semen, hingga pabrik minyak goreng.

"Kemudian juga ada beberapa pabrik semen, kemudian juga pabrik minyak goreng, dan lain sebagainya. Nah, ini langkah ke depan kita supaya ekonomi-ekonomi Kaltim itu ditopang oleh beberapa tadi perkebunan, pertanian, peternakan. Nah, ini kita bangun fondasinya di Kalimantan Timur," jelasnya.

Seno menargetkan komposisi PAD Kaltim ke depan bisa mencapai 70 persen dari APBD, mencontoh DKI Jakarta yang telah berhasil mandiri secara fiskal.

"Kami ingin nantinya ke depan PAD yang didapatkan oleh kita itu komposisinya 70 Persen dari APBD adalah pendapatan asli daerah. Ini terjadi di Jakarta, jadi saya yakin Kalimantan Timur atau kita semua yakin Kalimantan Timur akan bisa melakukan," tegasnya.

Menjawab pertanyaan terkait upaya melepas ketergantungan dari batubara, Seno menegaskan transformasi ekonomi bukan berarti meninggalkan sektor ekstraktif, melainkan menambah fondasi baru.

"Enggak juga melepaskan, tidak juga melepaskan, ini sebagai tambahan. Karena kan kondisi fiskal kita saat ini sangat berat. Kita punya komposisi fiskal yang turun hampir 10 triliun akibat adanya DBH dan transfer ke daerah yang belum diberikan oleh pemerintah pusat," ungkapnya.

"Ke depan kalau hilirisasi dan transformasi ekonomi ini berjalan, maka produksi ekstraktif kita, kita enggak perlu ketergantungan lagi, ada atau tidak ada, terserah silakan. Kalau mau kirim balik, alhamdulillah, kalau enggak, enggak apa-apa, tapi pembangunan Kaltim tetap berjalan," pungkasnya.

Seno menambahkan, perubahan mindset tersebut harus dibarengi dengan kemudahan usaha, dukungan perbankan, dan penyederhanaan perizinan bagi masyarakat.

(Sf/Rs)