Balikpapan – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menyoroti kondisi bangunan Sekretariat UPT Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat yang dinilai sudah tidak layak. Kerusakan atap dan plafon bangunan menjadi perhatian serius, karena berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan pegawai yang beraktivitas setiap hari.

Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, setelah pihaknya melakukan kunjungan lapangan. Kunjungan itu dilakukan untuk memantau kondisi sarana dan prasarana, kelengkapan fasilitas rumah sakit, serta fasilitas kantor sekretariat.

Ia mengatakan, kondisi bangunan sekretariat saat ini cukup memprihatinkan. Sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan, bahkan air hujan dapat masuk ke dalam ruangan sehingga harus ditutupi menggunakan terpal.

“Kalau melihat kondisi Sekretariat UPT Rumah Sakit Sayang Ibu, memang sangat memprihatinkan. Namun, kami juga memahami kondisi keuangan saat ini, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan dengan cepat,” ucap Gasali saat ditemui awak media, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, kerusakan atap dan plafon yang sudah menggantung perlu segera mendapatkan perhatian. Terlebih, terdapat sekitar 20 pegawai yang setiap hari bekerja di dalam bangunan tersebut.

Dia mengingatkan, kondisi bangunan yang tidak layak dapat menimbulkan risiko keselamatan apabila tidak segera ditangani. Karena itu, Komisi IV DPRD Balikpapan mendorong adanya langkah konkret untuk memastikan keamanan para pegawai.

“Kami berharap bersama Dinas Kesehatan Kota (DKK) bisa mencari solusi. Ada sekitar 20 personel pegawai yang bekerja setiap hari di sana. Kami tentu tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kondisi bangunannya memang sudah sangat tidak layak,” tegasnya.

Gasali menyampaikan, pihaknya telah menyarankan kepada DKK Balikpapan agar mengkaji kemungkinan penanganan kerusakan bangunan tersebut melalui mekanisme DTT, sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, langkah itu perlu dipertimbangkan agar kerusakan yang berpotensi membahayakan keselamatan pegawai dapat ditangani lebih cepat, tanpa harus menunggu proses penganggaran reguler berikutnya.

“Kalau memang memungkinkan masuk kategori DTT, kami sudah menyarankan agar hal itu dikaji. Kondisinya sudah sangat parah, bahkan kalau hujan air bisa masuk ke dalam bangunan. Jadi, kami berharap ada solusi yang bisa lebih cepat ditangani,” harapannya.

Meski demikian, Politisi Golkar menegaskan, penentuan teknis penanganan maupun kebutuhan anggaran harus dikaji oleh pihak yang berwenang. Ia menyebutkan, kerusakan atap dan plafon menjadi bagian yang perlu segera diperiksa untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat.

Pihaknya juga menilai, apabila renovasi menyeluruh belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, setidaknya perlu ada penanganan awal untuk meningkatkan keamanan bangunan dan mencegah risiko yang lebih besar.

“Kalau direnovasi secara menyeluruh tentu akan lebih baik. Namun, paling tidak aspek keamanannya harus ditingkatkan terlebih dahulu,” tegasnya.

Terkait waktu realisasi perbaikan, Gasali menjelaskan, proses penganggaran menjadi salah satu kendala. Menurutnya, pembahasan anggaran perubahan telah selesai, sementara pembahasan anggaran murni 2027 juga telah rampung.

Dengan kondisi tersebut, kata dia, perbaikan melalui mekanisme penganggaran reguler berpotensi membutuhkan waktu lebih lama. Terlebih, pekerjaan renovasi perlu mempertimbangkan kesiapan anggaran dan waktu pelaksanaan.

“Karena itu, kami mendorong DKK untuk mengkaji kemungkinan penanganan melalui DTT apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kalau memang memenuhi ketentuan, mungkin penanganannya bisa dilakukan lebih cepat. Untuk itu, tim teknis yang lebih memahami mekanismenya,” jelasnya.

Gasali berharap koordinasi antara DPRD dan Dinas Kesehatan dapat menghasilkan solusi yang tepat, terutama untuk mengantisipasi risiko keselamatan bagi pegawai yang bekerja di bangunan tersebut.

Melalui kunjungan lapangan, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya perhatian terhadap kelayakan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, termasuk bangunan pendukung administrasi.

“Perbaikan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas fasilitas, tetapi juga menjamin keamanan dan kenyamanan pegawai dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

(Sf/Lo)