Balikpapan – Fraksi PKS include PPP DPRD Kota Balikpapan menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh perwakilan fraksi, Iwan Wahyudi, saat di hubungi awak media, Kamis (24/4/2025).

Iwan mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses penyusunan rekomendasi DPRD atas LKPJ tersebut. Menurutnya, rekomendasi diminta langsung dari masing-masing fraksi tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu dalam Panitia Khusus (Pansus), seperti yang seharusnya dilakukan.

“Hal seperti ini juga terjadi pada LKPJ tahun 2023. Kami khawatir ini menjadi preseden buruk di masa depan,” ujar Iwan.

Ia menekankan bahwa mekanisme pembahasan melalui Pansus penting, agar LKPJ bisa dikaji secara lebih mendalam dan menyeluruh bersama para narasumber atau tenaga ahli. 

“Tahun ini tahapan tersebut dilewati. Tidak ada pembahasan bersama Tim LKPJ Pemerintah Kota (Pemkot), padahal proses ini penting untuk klarifikasi informasi, pengumpulan data, dan penyusunan rekomendasi yang tepat sasaran. Ini bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” jelasnya.

Sebagai contoh, Iwan menyoroti proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu di Balikpapan Barat. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan oleh Komisi IV DPRD, progres pembangunan rumah sakit tersebut baru mencapai sekitar 12,22 persen dan tidak sesuai target.

“Padahal warga sangat berharap pembangunan RS itu segera rampung agar bisa segera digunakan oleh masyarakat Balikpapan Barat,” tutupnya.

(Sf/Rs)