Balikpapan – Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat DPRD Balikpapan memberikan sejumlah catatan penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2024. Perwakilan Fraksi PKB Taufik Qul Rahman menyampaikan, fraksi menilai bahwa pembangunan kota belum berjalan optimal dan masih diwarnai berbagai kendala.

Fraksi menekankan perlunya peningkatan kinerja perangkat daerah, penguatan sumber daya manusia (SDM), dan penempatan jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensi. 

“Fraksi juga meminta pemerintah fokus pada hasil nyata dan dampak dari setiap program pembangunan, bukan hanya sekadar output,” ucap Taufik yang merupakan Anggota Komisi II DPRD Balikpapan. 

Selain itu, Pemkot diharapkan mampu menggali potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki tata kelola keuangan, serta memastikan belanja daerah efisien dan tepat sasaran.

Dalam rekomendasinya, fraksi mendorong percepatan pembenahan layanan publik seperti pasar, pengelolaan air bersih oleh Perumda Tirta Manuntung, dan optimalisasi layanan kesehatan melalui RSUD, Puskesmas, serta sinergi dengan rumah sakit swasta.  

“Pendidikan juga menjadi perhatian, termasuk pemerataan gedung sekolah, tenaga pengajar, serta peningkatan beasiswa hingga perguruan tinggi bagi masyarakat,” lanjutnya.

Fraksi meminta Pemkot lebih aktif memberdayakan UMKM, menghidupkan pasar rakyat di tiap kelurahan, serta meningkatkan kepercayaan investor. Pengelolaan parkir, pengawasan proyek multiyears, hingga penegakan aturan perumahan dan lingkungan juga harus dibenahi.

“Fraksi kami juga mendesak dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Aset dan Pansus Perumda Tirta Manuntung untuk pengawasan lebih lanjut, serta penyelesaian masalah seperti genangan air akibat pembangunan ilegal,” terangnya.

Pemkot juga diminta membuat database ekonomi masyarakat yang akurat, memperkuat pengawasan dana CSR, dan menyusun strategi pengembangan destinasi wisata baru. Survei Kepuasan Masyarakat juga diminta dilakukan rutin agar pelayanan publik bisa terus dievaluasi dan ditingkatkan.

"Rekomendasi ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendorong pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," tutupnya.

(Sf/Rs)