Seputar Kaltim

    Fraksi PDI Perjuangan Tanggapi Masalah Infrastruktur dan Kesehatan dalam RPJPD Balikpapan 2025-2045

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    04 Januari 2026 pukul 17:09 WITA

    Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib saat menyampaikan pandangan umum saat paripurna beberapa hari lalu (2/8/2024). (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)

    Balikpapan - Beberapa waktu lalu, Fraksi PDI Perjuangan telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2045. 

    Melalui juru bicaranya, Muhammad Najib menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan, salah satunya mengenai masalah infrastruktur dan kesehatan.

    Terkait infrastruktur, kata Najib, dengan semakin meningkatnya perkembangan jumlah penduduk di Balikpapan, Fraksi PDI meminta agar penguatan dan pengembangan jalan di Balikpapan harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota (Pemkot).

    "Bahkan harus segera dilakukan perencanaan yang komprehensif, khususnya dalam penguatan dan pengembangan jalan di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur," jabarnya.

    Selain itu, lokasi yang masih menjadi titik rawan kemacetan, seperti di daerah Simpang Muara Rapak, Simpang Pasar Buton Km. 4, Simpang Graha Km. 5, dan lainnya juga perlu segera dituntaskan. Mengingat penduduk yang terus bertambah.

    "Maka itu pemerintah perlu melakukan pelebaran dan membangun jalan baru, serta membangun jalan layang untuk mengurai kemacetan," terangnya.

    Begitu pula dengan pembenahan dan perbaikan drainase untuk penanganan banjir. Fraksi PDI Perjuangan berharap agar penanganan banjir tetap menjadi skala prioritas Pemkot, dan dilakukan secara cermat dengan perencanaan konstruksi yang koprehensif.

    "Serta pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur teknis yang telah ditetapkan," paparnya.

    Sedangkan untuk masalah kesehatan, lanjutnya, pihaknya meminta agar setiap kelurahan di Balikpapan memiliki Puskesmas dengan fasilitas rawat inap secara merata, disesuaikan dengan luas wilayah dan perkembangan jumlah penduduknya.

    "Hal ini untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Balikpapan," pungkasnya.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Fraksi PDI Perjuangan Tanggapi Masalah Infrastruktur dan Kesehatan dalam RPJPD Balikpapan 2025-2045

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    04 Januari 2026 pukul 17:09 WITA

    Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib saat menyampaikan pandangan umum saat paripurna beberapa hari lalu (2/8/2024). (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)

    Balikpapan - Beberapa waktu lalu, Fraksi PDI Perjuangan telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2045. 

    Melalui juru bicaranya, Muhammad Najib menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan, salah satunya mengenai masalah infrastruktur dan kesehatan.

    Terkait infrastruktur, kata Najib, dengan semakin meningkatnya perkembangan jumlah penduduk di Balikpapan, Fraksi PDI meminta agar penguatan dan pengembangan jalan di Balikpapan harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota (Pemkot).

    "Bahkan harus segera dilakukan perencanaan yang komprehensif, khususnya dalam penguatan dan pengembangan jalan di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur," jabarnya.

    Selain itu, lokasi yang masih menjadi titik rawan kemacetan, seperti di daerah Simpang Muara Rapak, Simpang Pasar Buton Km. 4, Simpang Graha Km. 5, dan lainnya juga perlu segera dituntaskan. Mengingat penduduk yang terus bertambah.

    "Maka itu pemerintah perlu melakukan pelebaran dan membangun jalan baru, serta membangun jalan layang untuk mengurai kemacetan," terangnya.

    Begitu pula dengan pembenahan dan perbaikan drainase untuk penanganan banjir. Fraksi PDI Perjuangan berharap agar penanganan banjir tetap menjadi skala prioritas Pemkot, dan dilakukan secara cermat dengan perencanaan konstruksi yang koprehensif.

    "Serta pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur teknis yang telah ditetapkan," paparnya.

    Sedangkan untuk masalah kesehatan, lanjutnya, pihaknya meminta agar setiap kelurahan di Balikpapan memiliki Puskesmas dengan fasilitas rawat inap secara merata, disesuaikan dengan luas wilayah dan perkembangan jumlah penduduknya.

    "Hal ini untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Balikpapan," pungkasnya.

    (Sf/Rs)