Balikpapan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Penyampaian pandangan tersebut dilakukan oleh perwakilan fraksi, Muhammad Najib, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung Parkir Balikpapan, Senin (7/7/2025).

Dalam forum tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti berbagai aspek penting, mulai dari pengelolaan keuangan hingga persoalan pelayanan dasar, infrastruktur, dan ketenagakerjaan.

Fraksi mengapresiasi capaian Pemkot Balikpapan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.

“Namun, fraksi kami juga mengingatkan agar Pemkot segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK sesuai rencana aksi yang telah disepakati. Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawasi tindak lanjut tersebut,” ujar Najib.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi menilai pencapaiannya, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah, masih belum optimal dan belum mencapai target. Fraksi meminta Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) menggali potensi pendapatan secara maksimal sesuai regulasi yang berlaku.

Fraksi juga menekankan pentingnya prioritas terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Isu pendidikan turut menjadi sorotan. Fraksi menilai ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah siswa dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan menjadi masalah serius. Mereka mendesak Pemkot untuk menambah sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di sekolah negeri, serta mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

“Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan peningkatan kerja sama antara pemerintah dan sekolah swasta guna mendorong peningkatan mutu pendidikan,” tambahnya.

Persoalan ketersediaan air bersih juga tak luput dari perhatian. Fraksi mendesak Pemkot melakukan pembenahan manajemen Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) agar lebih profesional, efektif, dan transparan dalam pelayanan.

“Fraksi PDI Perjuangan bahkan telah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait PTMB dan telah menyampaikannya secara resmi kepada Ketua DPRD Balikpapan pada Juni lalu,” ungkap Najib.

Di bidang infrastruktur, Fraksi menilai peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan jalan dan drainase yang memadai. Mereka meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menyusun perencanaan yang matang agar tidak terjadi genangan atau banjir yang dapat merusak infrastruktur.

Fraksi juga mengingatkan Pemkot untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi warga lokal guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus mendesak perhatian serius terhadap nasib tenaga honorer, terutama yang telah mengabdi sebelum diberlakukannya Undang-Undang ASN 2023 per 31 Oktober 2023.

Tak kalah penting, Fraksi PDI Perjuangan mendorong peningkatan penyerapan anggaran agar tidak kembali terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar.

“SILPA yang ada harus dimanfaatkan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Fraksi berharap, pandangan umum ini menjadi masukan konstruktif bagi Pemkot Balikpapan dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

(Sf/Rs)