Balikpapan - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, melakukan evaluasi atas kinerja eksekutif yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) wali kota Balikpapan Tahun 2024.

Secara umum Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat Balikpapan Tahun 2024 sudah berjalan dengan baik.

Namun ada beberapa kegiatan tertentu yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan, untuk itu perlu menjadi perhatian serius.

“Salah satu yang menjadi rekomendasi fraksi yakni permasalahan air bersih,” ucap Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, Kamis (24/4/2025).

Kata dia, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pengelola Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), untuk mengkaji ulang terkait adanya kebijakan yang meniadakan penambahan sambungan baru, karena hal ini sangat meresahkan masyarakat.

“Fraksi kami terus mendorong Pemerintah Kota dan Pengelola PTMB untuk dapat mengambil kebijakan nyata dan membuat perencanaan sesuai kebutuhan kondisi Kota Balikpapan,” lanjutnya.

Kemudian penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam struktur manajemen PTMB dari jajaran Direktur, Dewan Pengawas dan lainnya harus selektif dan sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing. 

Serta harus bebas dari intervensi politik, nepotisme dan tidak berdasarkan like and dislike, sehingga dapat bekerja melayani masyarakat secara professional, kridibel, dan berintegritas.

“Terkhusus Dewan Pengawas harus dapat memberikan solusi membantu menyelesaikan persoalan yang ada di PTMB,” paparnya.

Fraksi PDI Perjuangan siap mengawasi pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah atas pelaksanaan rekomendasi ini. Selain daripada itu, hal tersebut akan menjadi bahan dalam pembahasan APBD Balikpapan, dan menjadi bahan pertimbangan penyusunan LKPJ wali kota Balikpapan pada tahun yang akan datang.

(Sf/Rs)