Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menuntaskan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di seluruh 18 kecamatan. Forum ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi potensi konflik sosial sekaligus menjaga kerukunan masyarakat yang beragam.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, setelah seluruh kepengurusan FPK terbentuk, pemerintah akan memfokuskan penguatan kapasitas para pengurus agar mampu menjalankan fungsi deteksi dini dan membangun komunikasi lintas suku, agama, ras, serta golongan.

"Seluruh FPK di kecamatan sudah terbentuk. Sekarang yang penting adalah memperkuat pemahaman mereka mengenai tugas dan fungsi forum kebangsaan," ujar Ardiansyah usai menghadiri Sarasehan FPK di Hotel Royal Victoria, Sangatta.

Menurutnya, Kutim dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang budaya. Karena itu, komunikasi yang baik antarkelompok masyarakat perlu terus dijaga agar perbedaan menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.

Ardiansyah menilai situasi kerukunan di Kutim selama ini masih terjaga. Ia berharap kondisi tersebut dapat dipertahankan melalui keterlibatan aktif FPK di setiap kecamatan.

"Kita bersyukur hingga sekarang tidak pernah terjadi gesekan antarsuku di Kutim. Kondisi ini harus terus dijaga bersama," katanya.

Ketua FPK Kutim Albert Ndris Ncuk mengatakan, rampungnya pembentukan FPK di 18 kecamatan menjadi awal penguatan peran forum dalam menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat.

Menurutnya, pengurus FPK tidak cukup hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga harus aktif membangun komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, aparat keamanan, serta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan melalui dialog sebelum berkembang menjadi konflik.

"Keberagaman merupakan kekuatan Kutim. FPK harus hadir sebagai jembatan komunikasi agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah," pungkas Albert. 

(Sf/Rs)