Cari disini...
Seputar Kaltim
Bupati PPU, Mudyat Noor saat menerima audiensi Forum Ketua RT PPU. (Dok: Humas Setkab PPU)
Penajam - Sejumlah Ketua RT yang tergabung dalam Forum RT Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan berbagai persoalan lingkungan kepada Bupati PPU, Mudyat Noor dalam audiensi di ruang kerja bupati, Kamis (7/5/2026).
Aspirasi yang disampaikan berangkat dari keluhan masyarakat di tingkat bawah, mulai dari Penerangan Jalan Umum (PJU), kondisi infrastruktur jalan dan irigasi, hingga kebutuhan sarana posyandu.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian yakni kondisi jalan rawan banjir, serta penanganan infrastruktur yang sebagian berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Menanggapi hal itu, Mudyat Noor mengatakan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat penanganan sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
"Kami terbuka menerima masukan masyarakat dan terus melakukan komunikasi lintas sektor. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai kebutuhan warga," ujarnya.
Selain infrastruktur, dukungan terhadap pelayanan kesehatan di tingkat lingkungan juga menjadi pembahasan.
Menurut Mudyat, pemenuhan fasilitas posyandu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan.
"Di tengah tantangan fiskal, kami berupaya menjaga dukungan pembangunan sampai ke tingkat RT yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat," katanya.
Dalam dialog tersebut, Mudyat juga menyinggung program Tangguh RT yang disebut menjadi salah satu upaya pemda memperkuat pembangunan berbasis lingkungan masyarakat melalui dukungan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan warga.
"Harapannya mampu memberi daya dukung bagi masyarakat, khususnya melalui pemenuhan fasilitas yang memang dibutuhkan," ucap dia.
Mudyat mengingatkan agar pelaksanaan program dilakukan tertib administrasi serta mengutamakan kebutuhan prioritas masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Program yang sudah dirancang baik jangan sampai menimbulkan persoalan hukum atau penggunanya tidak tepat sasaran," tuturnya.
Melalui audiensi tersebut, pemerintah daerah berharap sinergi antara masyarakat dan pemerintah dapat terus terjalin guna mendukung pembangunan yang merata hingga tingkat lingkungan.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Bupati PPU, Mudyat Noor saat menerima audiensi Forum Ketua RT PPU. (Dok: Humas Setkab PPU)
Penajam - Sejumlah Ketua RT yang tergabung dalam Forum RT Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan berbagai persoalan lingkungan kepada Bupati PPU, Mudyat Noor dalam audiensi di ruang kerja bupati, Kamis (7/5/2026).
Aspirasi yang disampaikan berangkat dari keluhan masyarakat di tingkat bawah, mulai dari Penerangan Jalan Umum (PJU), kondisi infrastruktur jalan dan irigasi, hingga kebutuhan sarana posyandu.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian yakni kondisi jalan rawan banjir, serta penanganan infrastruktur yang sebagian berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Menanggapi hal itu, Mudyat Noor mengatakan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat penanganan sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
"Kami terbuka menerima masukan masyarakat dan terus melakukan komunikasi lintas sektor. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai kebutuhan warga," ujarnya.
Selain infrastruktur, dukungan terhadap pelayanan kesehatan di tingkat lingkungan juga menjadi pembahasan.
Menurut Mudyat, pemenuhan fasilitas posyandu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan.
"Di tengah tantangan fiskal, kami berupaya menjaga dukungan pembangunan sampai ke tingkat RT yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat," katanya.
Dalam dialog tersebut, Mudyat juga menyinggung program Tangguh RT yang disebut menjadi salah satu upaya pemda memperkuat pembangunan berbasis lingkungan masyarakat melalui dukungan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan warga.
"Harapannya mampu memberi daya dukung bagi masyarakat, khususnya melalui pemenuhan fasilitas yang memang dibutuhkan," ucap dia.
Mudyat mengingatkan agar pelaksanaan program dilakukan tertib administrasi serta mengutamakan kebutuhan prioritas masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Program yang sudah dirancang baik jangan sampai menimbulkan persoalan hukum atau penggunanya tidak tepat sasaran," tuturnya.
Melalui audiensi tersebut, pemerintah daerah berharap sinergi antara masyarakat dan pemerintah dapat terus terjalin guna mendukung pembangunan yang merata hingga tingkat lingkungan.
(Sf/Lo)