Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. 

Demi memastikan setiap rupiah dari APBD berdampak langsung pada kesejahteraan warga Benua Etam, anggaran akan dikonsentrasikan pada empat sektor pelayanan dasar.

Hal ini menjadi sorotan utama dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim 2027 yang digelar di Gedung Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, pada Kamis (30/4/2026). 

Acara tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Bappenas, Kemendagri, DPRD Kaltim, para kepala daerah kabupaten/kota, jajaran Forkopimda, hingga tokoh masyarakat.

Gubernur Kaltim, Rudy Masud menjelaskan pembangunan pada 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025-2029. 

Tema besar yang diusung pemerintah kali ini adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan layanan infrastruktur secara inklusif sebagai fondasi akselerasi pertumbuhan yang berkualitas. Dalam implementasinya, arah kebijakan pemerintah akan menyasar langsung pada urusan wajib pelayanan dasar.

"Focus utama Pemerintah Provinsi akan diarahkan pada empat hal yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar," ujar Rudy Masud.

Keempat sektor yang menjadi prioritas tersebut meliputi pembangunan di sektor pendidikan sebagai investasi utama dalam pembentukan generasi berdaya saing. 

Selanjutnya, pembangunan di sektor kesehatan juga digenjot, termasuk peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, untuk memastikan generasi Kaltim tumbuh sehat, cerdas dan kuat.

Prioritas lainnya adalah pembangunan infrastruktur yang andal dan berkualitas guna menghubungkan wilayah, meningkatkan konektivitas, serta memperkuat akses layanan publik. 

Terakhir, pemerintah berfokus pada pemenuhan standar pelayanan minimal, khususnya di bidang perlindungan sosial. Bertujuan untuk mengurangi kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan, sehingga setiap keluarga di Kaltim mampu hidup layak dan sejahtera.

Lebih lanjut, Rudy menggarisbawahi konsentrasi fiskal pada 2027 mendatang akan benar-benar diarahkan untuk mengawal realisasi program-program unggulan daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

"Terhadap hal tersebut maka fokus prioritas pengalokasian anggaran dari RKPD hingga APBD Kaltim 2027 akan dikonsentrasikan pada empat hal tersebut, yang juga menjadi bagian pelaksanaan program unggulan Gratispol dan Jospol," tegasnya.

Di sisi lain, Rudy Masud menyoroti pentingnya kemandirian fiskal agar daerah tidak melulu bergantung pada dana transfer dari pusat. 

Ia mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai langkah inovatif, seperti memaksimalkan pajak alat berat, opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), hingga menggali potensi retribusi dari alur Sungai Mahakam.

Inovasi melalui BUMD, pemanfaatan dana CSR, hingga pengelolaan dana karbon juga disebutnya sebagai modal krusial bagi keberlangsungan pembangunan daerah.

"Kreativitas untuk peningkatan pendapatan daerah ini diperlukan sebagai modal utama keberlanjutan pembangunan kita," katanya.

Tak hanya urusan pendapatan, gubernur juga mewanti-wanti jajarannya agar lebih disiplin dalam mengelola belanja daerah. 

Ia meminta adanya evaluasi ketat terhadap pengeluaran yang tidak menyentuh target kinerja dan berharap setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

"Seluruh perangkat daerah kami minta untuk dapat lebih cermat, efektif dan efisien dalam mendesain rencana program, kegiatan dan rencana belanja," pungkasnya.

(Sf/Lo)