Seputar Kaltim
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar. (Foto: Sherly Maylinda Putri/ Seputarfakta.com)
Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, akan mengevaluasi pendidikan bersama Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Evaluasi itu akan menyesuaikan program pendidikan dengan kemampuan fiskal daerah yang sedang terpuruk.
"Kita akan melakukan evaluasi secara general nanti dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Karena kita juga tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah," ujar Anhar, Rabu (18/11/2026).
Anhar menilai pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) telah memangkas ruang gerak anggaran. Dana bagi hasil dari provinsi juga belum cair sampai sekarang. Akibatnya, daerah harus menjalankan pelayanan dengan anggaran yang lebih sempit.
Padahal, Wali Kota Samarinda dinilai memiliki program dan konsep yang bagus untuk menata pendidikan. Semangat itu belum ditopang anggaran yang memadai.
"Wali kotanya cukup gesit, cukup semangat, cukup peduli. Tapi kalau tidak ditunjang anggaran yang memadai, pemotongan TKD, bagi hasil dari pemerintah provinsi yang belum terakses sampai sekarang, kita di daerah tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.
Dampaknya langsung dirasakan sekolah. Sekolah kini dituntut melakukan efisiensi secara ketat. Fasilitas digital yang sudah dibagikan pun terbebani biaya operasional seperti listrik.
"Makanya manajemen penggunaannya itu juga yang terpenting, kapan bisa digunakan, kapan tidak, karena berkaitan dengan biaya operasional juga," ucapnya.
Anhar berharap evaluasi ini melahirkan formulasi yang realistis. Formulasi itu harus menjaga kualitas pendidikan tetap berjalan, sekaligus memberi kepastian anggaran bagi sekolah.
(Sf/Rs).
Cari disini...
Seputar Kaltim

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar. (Foto: Sherly Maylinda Putri/ Seputarfakta.com)
Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, akan mengevaluasi pendidikan bersama Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Evaluasi itu akan menyesuaikan program pendidikan dengan kemampuan fiskal daerah yang sedang terpuruk.
"Kita akan melakukan evaluasi secara general nanti dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Karena kita juga tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah," ujar Anhar, Rabu (18/11/2026).
Anhar menilai pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) telah memangkas ruang gerak anggaran. Dana bagi hasil dari provinsi juga belum cair sampai sekarang. Akibatnya, daerah harus menjalankan pelayanan dengan anggaran yang lebih sempit.
Padahal, Wali Kota Samarinda dinilai memiliki program dan konsep yang bagus untuk menata pendidikan. Semangat itu belum ditopang anggaran yang memadai.
"Wali kotanya cukup gesit, cukup semangat, cukup peduli. Tapi kalau tidak ditunjang anggaran yang memadai, pemotongan TKD, bagi hasil dari pemerintah provinsi yang belum terakses sampai sekarang, kita di daerah tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.
Dampaknya langsung dirasakan sekolah. Sekolah kini dituntut melakukan efisiensi secara ketat. Fasilitas digital yang sudah dibagikan pun terbebani biaya operasional seperti listrik.
"Makanya manajemen penggunaannya itu juga yang terpenting, kapan bisa digunakan, kapan tidak, karena berkaitan dengan biaya operasional juga," ucapnya.
Anhar berharap evaluasi ini melahirkan formulasi yang realistis. Formulasi itu harus menjaga kualitas pendidikan tetap berjalan, sekaligus memberi kepastian anggaran bagi sekolah.
(Sf/Rs).