Evaluasi Sektoral 2025, BPKP Berikan Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja Pemkot Balikpapan

    Seputarfakta.com - Maya Sari -

    Seputar Kaltim

    23 Juli 2025 02:49 WIB

    Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo sebut evaluasi dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, yang bertujuan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran sektor terkait. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)

    Balikpapan – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menerima audensi terkait laporan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran sektoral di Kota Balikpapan tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di VIP Room, Balai Kota Balikpapan, Selasa (22/7/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, yang bertujuan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran sektor terkait.

    “Evaluasi ini bukan soal temuan atau tindakan, tetapi lebih kepada pembinaan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kota,” ucap Bagus kepada media.

    Proses evaluasi ini sudah dilakukan sejak tahun 2021, dan pada triwulan pertama tahun 2025, hasil evaluasi serta rekomendasi baru disampaikan. Lima sektor yang dievaluasi meliputi pendidikan, kesehatan, stunting, kemiskinan, dan pemberdayaan UMKM.

    “Selama proses evaluasi, BPKP juga telah berdiskusi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan masukan konstruktif,” terangnya.

    Bagus mengungkapkan bahwa hasil evaluasi ini cukup positif dan memberikan arahan bagi Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan.

    “Kami dibimbing untuk melakukan yang lebih baik lagi,” jelasnya.

    Salah satu rekomendasi yang muncul adalah tentang keefektifan kegiatan yang dijalankan. BPKP mencatat beberapa indikator yang perlu diperbaiki dalam perencanaan anggaran, terutama untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kegiatan yang ada.

    Pada kesempatan tersebut, juga dibahas mengenai kebutuhan tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik di beberapa sektor, khususnya di puskesmas dan sekolah.

    Namun, Bagus mengingatkan bahwa pemerintah kota masih terikat pada moratorium penambahan tenaga ASN dan P3K.

    “Kami berharap bisa mendapatkan arahan dari BPKP untuk menyampaikan kebutuhan ini ke instansi vertikal terkait,” tambahnya.

    Meskipun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, ia menilai bahwa penilaian terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang baik.

    “Secara keseluruhan, evaluasi ini memberikan dampak positif untuk perbaikan ke depan," tutupnya.

    (Sf/Rs)

    Tim Editorial

    Connect With Us

    Copyright @ 2023 seputarfakta.com.
    All right reserved

    Kategori

    Informasi

    Evaluasi Sektoral 2025, BPKP Berikan Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja Pemkot Balikpapan

    Seputarfakta.com - Maya Sari -

    Seputar Kaltim

    23 Juli 2025 02:49 WIB

    Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo sebut evaluasi dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, yang bertujuan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran sektor terkait. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)

    Balikpapan – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menerima audensi terkait laporan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran sektoral di Kota Balikpapan tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di VIP Room, Balai Kota Balikpapan, Selasa (22/7/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, yang bertujuan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran sektor terkait.

    “Evaluasi ini bukan soal temuan atau tindakan, tetapi lebih kepada pembinaan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kota,” ucap Bagus kepada media.

    Proses evaluasi ini sudah dilakukan sejak tahun 2021, dan pada triwulan pertama tahun 2025, hasil evaluasi serta rekomendasi baru disampaikan. Lima sektor yang dievaluasi meliputi pendidikan, kesehatan, stunting, kemiskinan, dan pemberdayaan UMKM.

    “Selama proses evaluasi, BPKP juga telah berdiskusi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan masukan konstruktif,” terangnya.

    Bagus mengungkapkan bahwa hasil evaluasi ini cukup positif dan memberikan arahan bagi Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan.

    “Kami dibimbing untuk melakukan yang lebih baik lagi,” jelasnya.

    Salah satu rekomendasi yang muncul adalah tentang keefektifan kegiatan yang dijalankan. BPKP mencatat beberapa indikator yang perlu diperbaiki dalam perencanaan anggaran, terutama untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kegiatan yang ada.

    Pada kesempatan tersebut, juga dibahas mengenai kebutuhan tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik di beberapa sektor, khususnya di puskesmas dan sekolah.

    Namun, Bagus mengingatkan bahwa pemerintah kota masih terikat pada moratorium penambahan tenaga ASN dan P3K.

    “Kami berharap bisa mendapatkan arahan dari BPKP untuk menyampaikan kebutuhan ini ke instansi vertikal terkait,” tambahnya.

    Meskipun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, ia menilai bahwa penilaian terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang baik.

    “Secara keseluruhan, evaluasi ini memberikan dampak positif untuk perbaikan ke depan," tutupnya.

    (Sf/Rs)