Balikpapan – Proses evaluasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Sejumlah warga cemas kepesertaan mereka akan dinonaktifkan. Namun pemerintah memastikan layanan kesehatan bagi warga kurang mampu tetap menjadi prioritas.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud menegaskan pembaruan data bukanlah bentuk penghentian sepihak, melainkan penataan agar bantuan tepat sasaran.

"Jangan sampai ada warga Balikpapan yang tidak mendapatkan layanan kesehatan hanya karena terkendala biaya. Itu tidak boleh terjadi,” ucap Rahmad, Minggu (15/2/2026).

Menurut Rahmad, evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai kondisi riil di lapangan. Pemerintah ingin menghindari data ganda maupun penerima yang secara ekonomi sudah mampu, namun masih tercatat sebagai peserta bantuan.

Ia menjelaskan warga yang memenuhi kriteria kurang mampu tetap dapat difasilitasi melalui skema BPJS Kesehatan kelas III sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses layanan.

“Kalau memang memenuhi syarat, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Layanan kesehatan tetap berjalan,” tegasnya.

Isu penyesuaian data sebelumnya sempat memicu keresahan setelah beredar kabar kartu BPJS sejumlah warga menjadi tidak aktif. Pemerintah kota mengimbau masyarakat tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Selain memastikan keberlanjutan jaminan kesehatan, pemkot juga terus meningkatkan fasilitas layanan dan sumber daya tenaga medis.

“Hal ini dinilai penting mengingat posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi di Kaltim,” lanjutnya.

Pemkot mengajak warga aktif memperbarui data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi melalui kelurahan setempat agar program bantuan dapat disalurkan secara tepat.

Dengan penataan tersebut, pemerintah berharap akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu tetap terjaga tanpa hambatan.

(Sf/Lo)