Samarinda– Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai pembangunan Pasar Pagi Samarinda belum mampu menjawab kebutuhan pedagang dan masyarakat secara optimal. 

Meski tampil megah dan menarik secara visual, pasar yang dibangun menggunakan anggaran daerah itu dinilai gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat aktivitas ekonomi karena masih sepi pengunjung dan banyak lapak tidak beroperasi.

Kritik tersebut disampaikan Iswandi saat menanggapi kondisi terkini Pasar Pagi yang hingga kini belum menunjukkan geliat perdagangan sebagaimana yang diharapkan setelah revitalisasi selesai dilakukan.

“Dari awal perencanaan Pasar Pagi ini bagus secara estetik, tapi secara fungsi banyak tidak masuk. Secara estetik bagus, tapi secara fungsi enggak masuk,” ujar Iswandi, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, salah satu persoalan utama yang terjadi di lapangan adalah masih banyak lapak yang telah diberikan kepada pedagang namun tidak digunakan untuk berjualan. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan tujuan pembangunan pasar yang seharusnya menjadi ruang aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, Komisi II meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera menyusun langkah dan aturan yang memastikan seluruh lapak yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan oleh pemiliknya.

“Jangan ini sudah dikasih lapak, ndak dibuka. Sementara banyak orang lain yang lebih membutuhkan,” ungkapnya.

Iswandi juga menyoroti adanya indikasi lapak pasar yang hanya dijadikan aset investasi. Menurut dia, praktik tersebut tidak boleh dibiarkan karena bertentangan dengan tujuan revitalisasi Pasar Pagi yang dibiayai menggunakan uang rakyat.

“Pasar Pagi ini bukan ladang investasi orang punya lapak. Bukan ladang investasi yang didiamkan akan naik harganya. Pasar ini dibangun dengan uang rakyat supaya ekonomi berputar, supaya masyarakat pedagang bisa berjualan,” katanya.

Ia menegaskan keberadaan pasar tidak boleh hanya dinilai dari kemegahan bangunan atau tampilan fisiknya. Lebih dari itu, keberhasilan sebuah pasar harus diukur dari tingkat aktivitas perdagangan, jumlah pedagang yang beroperasi, serta banyaknya masyarakat yang datang untuk bertransaksi.

Komisi II DPRD Samarinda pun mendorong pemerintah kota melalui dinas terkait untuk mengevaluasi pengelolaan Pasar Pagi, termasuk menyiapkan regulasi yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan lapak agar pasar segera terisi penuh dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Menurut Iswandi, kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses perencanaan pembangunan. Ia menilai pembangunan fasilitas publik harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan keinginan pemerintah.

“Kalau maunya masyarakat, memang kemauan dari kita jalan kan senang dia. Tapi kalau maunya pemerintah atas nama masyarakat, hasilnya ya seperti itu,” ujarnya.

Ia mencontohkan Pasar Pagi yang saat ini terlihat megah dari luar, namun belum mampu menghadirkan aktivitas ekonomi yang ramai di dalam bangunan.

“Kelihatannya bagus. Tapi setelah masuk ke dalamnya, sepi. Secara estetik bagus, tapi secara fungsi enggak masuk,” pungkasnya.

(Sf/Rs)