Samarinda - Kota Samarinda kini dihadapkan pada krisis kekurangan tenaga pendidik yang diprediksi mencapai sekitar 700 orang hingga Desember 2026. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda tampaknya enggan mengambil pusing. Alih-alih mencari solusi terukur melalui rekrutmen baru, Disdikbud lebih memilih langkah aman bagi kas daerah dengan membebankan tugas ganda kepada guru-guru yang sudah ada.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby membenarkan adanya defisit ratusan guru tersebut. Namun, ia menyebut kekosongan itu sementara ini berhasil diamankan lewat pengorbanan para guru di sekolah.

"Sementara ini kan tertutupi oleh teman-teman guru yang ada di sekolah. Nah seperti SD, kalau memang guru kelasnya tidak ada atau guru mata pelajarannya kurang, ya ditutupi oleh guru mata pelajaran lain atau guru kelas atau guru-guru piket di sekolah itu," terang Ibnu.

Praktik tambal sulam ini jelas membawa konsekuensi logis. Lantaran jam belajar siswa tidak mungkin dipangkas, para guru terpaksa menelan pil pahit berupa penambahan beban kerja yang signifikan. 

Guru yang seharusnya fokus pada kelas atau mata pelajarannya sendiri, kini harus mondar-mandir mengisi kekosongan.

"Akhirnya dia yang harusnya mengajar banyak, satu minggu itu nambah delapan jam kayaknya, karena membantu teman yang lain yang tidak ada gurunya atau kosong. Dia mau tidak mau ya nambah jamnya," ungkapnya.

Di tengah kelelahan para guru yang merangkap tugas, opsi pengangkatan tenaga baru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) justru belum menjadi prioritas.

Alasannya kekhawatiran akan beban gaji. Ibnu menegaskan langkah pengangkatan tidak bisa dilakukan secara gegabah dengan dalih efisiensi anggaran daerah.

"Kita maunya clear gitu, tapi kalau terkait efisiensi ya kita harus berhati-hati. Tidak bisa serta-merta mengangkat segala macam, kan nanti kendalanya di gaji, segala macam itu menjadi masalah baru lagi," cetusnya.

Ia kembali menegaskan realitas pahit terkait minimnya anggaran untuk membayar upah pengajar baru. "Kalau mengangkat orang kan harus siap gaji duitnya. Ya kalau duitnya enggak ada? Jadi porsi (personel) yang ada di sekolah yang kita manfaatkan maksimal," imbuhnya.

Hingga kini, pihak Disdikbud mengaku masih melakukan proses pendataan dan pemetaan terkait sebaran sekolah yang paling parah mengalami krisis guru. 

Isu krusial ini sebenarnya juga telah diangkat dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama DPRD Samarinda belum lama ini.

(Sf/Lo)