Cari disini...
Seputar Kaltim
Enam Sekolah di Kukar Terindikasi Jual Beli Buku dan Seragam, Kaisar: Membebani Orang Tua
Disdikbud Kukar dan RPM gelar Rapat Audensi (Foto : M.Anshori/seputarfakta.com).
Tenggarong - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) dan Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) menggelar audensi terkait kebijakan pendidikan di Kukar, khususnya dalam praktik jual beli buku dan seragam sekolah yang tengah disorot, Rabu (2/8/2023).
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor mengaku sangat mengapresiasi dan berterimah kasih kepada RPM karena telah menyampaikan hasil kajian mereka.
"Kami dari awal telah cepat menangani hal tersebut dan ini akan jadi perhatian khusus kami. Di Surat Edaran yang saya terbitkan pada Februari 2023, jual beli buku itu tidak diperbolehkan," tegas Thauhid.
Terkait praktik jual beli buku, Disdikbud akan mendalami lagi karena itu dilakukan oleh koperasi dengan menggunakan entitas sendiri. "Kami akan komunikasi dengan Diskop UKM untuk menerbitkan koperasi. Sebab mereka bukan hanya menjual seragam atau buku, tetapi juga simpan pinjam guru," katanya.
Thauhid berharap masyarakat untuk terus aktif dalam membantu pendidikan karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi masyarakat. "Semakin banyak yang memberi kritikan maupun saran, itu juga bagian dari membantu pendidikan di Kukar jadi semakin baik," ucapnya.
"Kami ingin adanya ekosistem semua pihak yang perhatian terhadap duni pendidikan," lanjut Thauhid.
Ketua RPM Kukar, Muhammad Kaisar mengatakan kedatangannya untuk menyampaikan aspirasi para orang tua yang terbebani selama tahun ajaran baru ini. Sebab RPM telah melakukan kajian dan menemukan enam sekolah yang menerapkan biaya tinggi terhadap seragam dan buku paket.
“Kami berharap peserta didik SD dan SMP di Kukar mendapat buku paket dan seragam gratis dari pemerintah. Pemerintah juga dapat menghentikan wisuda yang memberati para orang tua murid,” jelas Kaisar.
Kaisar berharap kajian yang dilakukan RPM Kukar dapat ditindaklanjuti pemerintah, mengingat 20 persen APBD Kukar dikhususkan untuk pendidikan dan RPM yakin Pemkab Kukar dapat menciptakan kebijakan. “Kami komitmen mengawal kebijakan ini sampai selesai,” tegasnya.
(Sf/By)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Enam Sekolah di Kukar Terindikasi Jual Beli Buku dan Seragam, Kaisar: Membebani Orang Tua
Disdikbud Kukar dan RPM gelar Rapat Audensi (Foto : M.Anshori/seputarfakta.com).
Tenggarong - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) dan Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) menggelar audensi terkait kebijakan pendidikan di Kukar, khususnya dalam praktik jual beli buku dan seragam sekolah yang tengah disorot, Rabu (2/8/2023).
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor mengaku sangat mengapresiasi dan berterimah kasih kepada RPM karena telah menyampaikan hasil kajian mereka.
"Kami dari awal telah cepat menangani hal tersebut dan ini akan jadi perhatian khusus kami. Di Surat Edaran yang saya terbitkan pada Februari 2023, jual beli buku itu tidak diperbolehkan," tegas Thauhid.
Terkait praktik jual beli buku, Disdikbud akan mendalami lagi karena itu dilakukan oleh koperasi dengan menggunakan entitas sendiri. "Kami akan komunikasi dengan Diskop UKM untuk menerbitkan koperasi. Sebab mereka bukan hanya menjual seragam atau buku, tetapi juga simpan pinjam guru," katanya.
Thauhid berharap masyarakat untuk terus aktif dalam membantu pendidikan karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi masyarakat. "Semakin banyak yang memberi kritikan maupun saran, itu juga bagian dari membantu pendidikan di Kukar jadi semakin baik," ucapnya.
"Kami ingin adanya ekosistem semua pihak yang perhatian terhadap duni pendidikan," lanjut Thauhid.
Ketua RPM Kukar, Muhammad Kaisar mengatakan kedatangannya untuk menyampaikan aspirasi para orang tua yang terbebani selama tahun ajaran baru ini. Sebab RPM telah melakukan kajian dan menemukan enam sekolah yang menerapkan biaya tinggi terhadap seragam dan buku paket.
“Kami berharap peserta didik SD dan SMP di Kukar mendapat buku paket dan seragam gratis dari pemerintah. Pemerintah juga dapat menghentikan wisuda yang memberati para orang tua murid,” jelas Kaisar.
Kaisar berharap kajian yang dilakukan RPM Kukar dapat ditindaklanjuti pemerintah, mengingat 20 persen APBD Kukar dikhususkan untuk pendidikan dan RPM yakin Pemkab Kukar dapat menciptakan kebijakan. “Kami komitmen mengawal kebijakan ini sampai selesai,” tegasnya.
(Sf/By)