Samarinda - Kebutuhan BBM dan LPG warga Kaltim jadi perhatian serius. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan bersama Pemprov Kaltim dan Hiswana Migas duduk bersama di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/10/2026).

Pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltim itu membahas evaluasi kebutuhan BBM, pemerataan pelayanan SPBU, hingga pengawasan distribusi agar tepat sasaran.

Officer Communication & Relations PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Kahfi Haqi Harasyi, mengatakan koordinasi ini bertujuan menyelaraskan langkah bersama.

“Pertemuan ini menjadi upaya bersama Pertamina, Pemprov Kaltim dan Hiswana Migas agar kebutuhan BBM dan LPG masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kami memahami pentingnya energi bagi aktivitas sehari-hari masyarakat. Karena itu, kami memperkuat koordinasi agar kebutuhan di lapangan menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut peningkatan pelayanan,” ujar Kahfi.

Kahfi menyebut, pihaknya siap menindaklanjuti pemetaan SPBU yang memerlukan evaluasi alokasi serta wilayah yang membutuhkan tambahan titik pelayanan baru. Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah daerah untuk perencanaan kebutuhan 2027.

Ia juga menjelaskan perbedaan stok dan kuota. Stok adalah persediaan fisik yang tersedia, sementara kuota adalah alokasi volume yang ditetapkan instansi pusat. Pertamina menyalurkan sesuai alokasi tersebut dan terus berkoordinasi untuk evaluasi berdasarkan realisasi di lapangan.

Untuk pengawasan, pihaknya terus memantau transaksi BBM melalui sistem barcode dan pengawasan distribusi LPG 3 Kg di tingkat pangkalan bersama Pemda dan Hiswana Migas.

Dari sisi layanan, Pertamina telah menambah nozzle Pertalite di SPBU Rapak Indah dan SPBU APT Pranoto Samarinda Seberang, serta memperluas layanan SPBU 24 jam di empat lokasi yakni SPBU Kusuma Bangsa, SPBU Slamet Riyadi, SPBU Celebes AWS dan SPBU Sungai Siring.

“Penambahan nozzle Pertalite dan perluasan layanan SPBU 24 jam merupakan langkah nyata kami untuk meningkatkan pelayanan BBM bagi masyarakat. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Hiswana Migas agar peningkatan pelayanan berjalan seiring dengan pemantauan kebutuhan dan pengawasan penyaluran,” tutup Kahfi.

(Sf/Lo)