Samarinda— Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti lemahnya aktivitas ekonomi di Pasar Pagi usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) selama sekitar empat jam. 

Dalam peninjauan tersebut, DPRD menemukan banyak pedagang mengeluhkan minimnya pembeli, bahkan ada yang mengaku tidak memperoleh satu pun transaksi selama tiga bulan terakhir. 

Kondisi itu dinilai memprihatinkan karena bangunan pasar yang megah belum mampu berfungsi sebagai pusat penggerak ekonomi masyarakat.

Sidak dilakukan dengan menyusuri seluruh area Pasar Pagi mulai dari lantai tujuh hingga lantai dasar. Selama peninjauan, Komisi II berdialog langsung dengan para pedagang untuk mendengar berbagai persoalan yang mereka hadapi sejak menempati gedung baru tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan hasil sidak menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. 

Menurutnya, investasi besar pemerintah dalam pembangunan Pasar Pagi belum memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para pedagang.

"Kita sudah empat jam keliling Pasar Pagi, dari lantai tujuh sampai lantai terbawah. Kita sudah dengar semua keluhannya. Memang sangat miris bahwa pasar semegah ini ternyata pedagangnya tidak mendapat manfaat apa-apa secara ekonomis," ujar Iswandi, Kamis (30/7/2026).

Ia mengungkapkan, keluhan yang diterima sangat beragam. Ada pedagang yang mengaku selama tiga bulan belum menjual satu barang pun, ada yang hanya memperoleh satu transaksi dalam sepekan, hingga ada yang hanya mampu menjual satu barang dalam sehari.

"Tadi kita dengar ada yang sudah tiga bulan satu pun tidak ada terbeli dagangannya. Ada yang satu minggu cuma satu saja terbeli, ada juga yang satu hari satu. Jadi macam-macam kondisinya," ungkapnya.

Menurut Iswandi, fakta tersebut menunjukkan Pasar Pagi belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat aktivitas ekonomi. 

Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pasar. "Ini berarti pemerintah masih belum mampu memaksimalkan pasar ini sebagai urat nadi ekonomi dan memberdayakan pedagang pasar," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kota Samarinda akan memanggil sejumlah OPD untuk membahas solusi bersama. Pertemuan itu akan melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta perwakilan pedagang.

Iswandi menegaskan penyelesaian persoalan Pasar Pagi tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja karena menyangkut berbagai aspek, mulai dari pengelolaan, akses, fasilitas hingga kondisi bangunan.

"Kita berharap duduk bersama dengan para pedagang, Dinas Perdagangan, Dishub, Inspektorat, termasuk PUPR. Jangan saling menyalahkan sekarang. Ada ratusan bahkan ribuan orang yang menggantungkan hidup di bangunan ini. Yang penting sekarang kita cari solusi bersama supaya denyut nadi ekonomi di pasar ini bisa bergerak,"tuturnya.

Selain persoalan sepinya aktivitas perdagangan, DPRD juga mencatat masih adanya masalah fisik bangunan yang perlu segera ditangani, seperti tampias air dan sejumlah fasilitas yang belum berfungsi optimal.

Iswandi mengingatkan, keberhasilan pembangunan pasar tidak cukup diukur dari kemegahan bangunan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan pedagang dan masyarakat.

 "Jangan sampai kita melihat pasar ini bagus dan indah secara estetika, tapi secara fungsi sangat memprihatinkan seperti yang kita lihat tadi. Itu yang harus segera kita benahi," pungkasnya.

(Sf/Lo)