Cari disini...
Seputar Kaltim
Masyarakat gelar aksi damai di PDAM Tirta Mahakam, Tenggarong Seberang. (Foto:M.anshori/Seputarfakta.com)
Tenggarong - Puluhan warga Desa Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar) yang didominasi oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) alias emak-emak melaksanakan aksi demonstrasi damai di kantor Perumdam Tirta Mahakam Tenggarong Seberang, Kamis (30/1/2025).
Aksi ini karena ada 1.000 pelanggan di Desa Manunggal Jaya, Bangun Rejo dan Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang terkena dampak mati air ini.
Dalam aksi itu, ada empat tuntutan yang disampaikan para emak-emak tersebut. Pertama, masyarakat meminta Perumdam untuk mengganti uang per tandon sesuai jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam tiap harinya.
Kedua, pengurangan pembayaran air yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat dan meminta ganti rugi sebesar Rp60 ribu, serta mengurangi harga pembayaran air sebanyak 50 persen.
Warga ingin menuntut setiap dilakukan perbaikan akan diberikan imbauan kepada masyarakat. "Kita ingin kalau hari ini diberi imbauan, jangan langsung dimatikan airnya karena tidak semua orang punya tandon untuk menampung air," kata Dewi, peserta demonstrasi.
Masyarakat menegaskan agar Perumdam Tirta Mahakam untuk capat tanggap dalam menanggapi keluhan warga terkait air bersih ini. "Jangan tunggu di demo dulu baru ada tanggapan," tegasnya.
Direktur Perumda Tirta Mahakam, Iswanto mengatakan kendala utama kini adalah proses perbaikan yang cukup sulit dan memahami bahwa masyarakat berkeinginan agar perbaikan dilakukan dengan secepatnya.
"Kami juga tidak ingin berlama-lama karena akan berdampak pada pelayanan, serta pendapatan kami," ujarnya.
Dari sisi komunikasi, kata dia, Perumdam Tirta Mahakam telah mengimbau masyarakat melalui media sosial, meski terkadang ketepatan waktu perbaikan tidak selalu sesuai harapan.
Untuk waktu perbaikan bisa memakan waktu satu hari, setengah hari atau bahkan dua hari, tergantung kondisi di lapangan. "Apa yang menjadi permintaan masyarakat tadi sudah kami sepakati, tapi bertahap tak bisa langsung," ungkapnya.
Ke depannya, dirinya berharap ada pendampingan dari masing-masing ketua RT yang menjadi koordinator untuk mengatur siapa yang harus dahulukan. "Ini tentu akan lebih efektif," tutupnya.
(Sf/By)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Masyarakat gelar aksi damai di PDAM Tirta Mahakam, Tenggarong Seberang. (Foto:M.anshori/Seputarfakta.com)
Tenggarong - Puluhan warga Desa Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar) yang didominasi oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) alias emak-emak melaksanakan aksi demonstrasi damai di kantor Perumdam Tirta Mahakam Tenggarong Seberang, Kamis (30/1/2025).
Aksi ini karena ada 1.000 pelanggan di Desa Manunggal Jaya, Bangun Rejo dan Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang terkena dampak mati air ini.
Dalam aksi itu, ada empat tuntutan yang disampaikan para emak-emak tersebut. Pertama, masyarakat meminta Perumdam untuk mengganti uang per tandon sesuai jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam tiap harinya.
Kedua, pengurangan pembayaran air yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat dan meminta ganti rugi sebesar Rp60 ribu, serta mengurangi harga pembayaran air sebanyak 50 persen.
Warga ingin menuntut setiap dilakukan perbaikan akan diberikan imbauan kepada masyarakat. "Kita ingin kalau hari ini diberi imbauan, jangan langsung dimatikan airnya karena tidak semua orang punya tandon untuk menampung air," kata Dewi, peserta demonstrasi.
Masyarakat menegaskan agar Perumdam Tirta Mahakam untuk capat tanggap dalam menanggapi keluhan warga terkait air bersih ini. "Jangan tunggu di demo dulu baru ada tanggapan," tegasnya.
Direktur Perumda Tirta Mahakam, Iswanto mengatakan kendala utama kini adalah proses perbaikan yang cukup sulit dan memahami bahwa masyarakat berkeinginan agar perbaikan dilakukan dengan secepatnya.
"Kami juga tidak ingin berlama-lama karena akan berdampak pada pelayanan, serta pendapatan kami," ujarnya.
Dari sisi komunikasi, kata dia, Perumdam Tirta Mahakam telah mengimbau masyarakat melalui media sosial, meski terkadang ketepatan waktu perbaikan tidak selalu sesuai harapan.
Untuk waktu perbaikan bisa memakan waktu satu hari, setengah hari atau bahkan dua hari, tergantung kondisi di lapangan. "Apa yang menjadi permintaan masyarakat tadi sudah kami sepakati, tapi bertahap tak bisa langsung," ungkapnya.
Ke depannya, dirinya berharap ada pendampingan dari masing-masing ketua RT yang menjadi koordinator untuk mengatur siapa yang harus dahulukan. "Ini tentu akan lebih efektif," tutupnya.
(Sf/By)