Cari disini...
Seputar Kaltim
Ekonomi Kutim Tumbuh 9,82 Persen, Mahyunadi Soroti Penguatan Sektor Non Tambang
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. (Foto: Lisda/seputarfakta.com)
Sangatta - Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi menyampaikan kondisi pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif.
Namun, ia menegaskan masih ada sejumlah sektor yang perlu diperkuat. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Kutim dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat 9,82 persen, didukung sektor pertambangan, industri pengolahan, serta pertanian dan perkebunan.
“Tahun 2024 pertumbuhan kita 9,82 persen. Mudah-mudahan kalau pun turun tahun ini, tidak terlalu jauh,” ujar Mahyunadi.
Ia mengingatkan ekonomi Kutim masih bergantung pada sektor tambang dan pertanian. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor lain agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berkelanjutan.
Mahyunadi menjelaskan, dari sisi sosial, angka kemiskinan di Kutim terus menurun. Pada 2023 sebesar 9,6 persen, turun menjadi 8,87 persen pada 2024 dan kembali turun menjadi 8,07 persen pada 2025.
"Capaian ini patut kita syukuri, namun tetap menjadi satu pemacu semangat untuk terus memperkuat program-program sosial," jelasnya.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi perhatian, terutama di kalangan usia produktif. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pelatihan keterampilan kerja dan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Walaupun pengangguran masih ada, kita berharap peningkatan pendapatan keluarga bisa membantu menjaga kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Mahyunadi mengungkap sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutim juga meningkat. Pada 2025 IPM mencapai 76,48, naik dari 75,90 pada 2024.
"Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan pada bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Namun pemerataan layanan dasar antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar masih menjadi perhatian serius," ungkapnya.
Dari sisi keuangan daerah, Pemkab Kutim juga menghadapi keterbatasan anggaran, baik karena perubahan transfer pusat maupun meningkatnya kebutuhan belanja wajib.
“RKPD tahun 2027 harus disusun dengan prinsip belanja yang lebih berkualitas, fokus pada prioritas, serta menghindari kegiatan yang kurang berdampak langsung kepada masyarakat,” tutupnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Ekonomi Kutim Tumbuh 9,82 Persen, Mahyunadi Soroti Penguatan Sektor Non Tambang
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. (Foto: Lisda/seputarfakta.com)
Sangatta - Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi menyampaikan kondisi pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif.
Namun, ia menegaskan masih ada sejumlah sektor yang perlu diperkuat. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Kutim dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat 9,82 persen, didukung sektor pertambangan, industri pengolahan, serta pertanian dan perkebunan.
“Tahun 2024 pertumbuhan kita 9,82 persen. Mudah-mudahan kalau pun turun tahun ini, tidak terlalu jauh,” ujar Mahyunadi.
Ia mengingatkan ekonomi Kutim masih bergantung pada sektor tambang dan pertanian. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor lain agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berkelanjutan.
Mahyunadi menjelaskan, dari sisi sosial, angka kemiskinan di Kutim terus menurun. Pada 2023 sebesar 9,6 persen, turun menjadi 8,87 persen pada 2024 dan kembali turun menjadi 8,07 persen pada 2025.
"Capaian ini patut kita syukuri, namun tetap menjadi satu pemacu semangat untuk terus memperkuat program-program sosial," jelasnya.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi perhatian, terutama di kalangan usia produktif. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pelatihan keterampilan kerja dan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Walaupun pengangguran masih ada, kita berharap peningkatan pendapatan keluarga bisa membantu menjaga kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Mahyunadi mengungkap sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutim juga meningkat. Pada 2025 IPM mencapai 76,48, naik dari 75,90 pada 2024.
"Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan pada bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Namun pemerataan layanan dasar antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar masih menjadi perhatian serius," ungkapnya.
Dari sisi keuangan daerah, Pemkab Kutim juga menghadapi keterbatasan anggaran, baik karena perubahan transfer pusat maupun meningkatnya kebutuhan belanja wajib.
“RKPD tahun 2027 harus disusun dengan prinsip belanja yang lebih berkualitas, fokus pada prioritas, serta menghindari kegiatan yang kurang berdampak langsung kepada masyarakat,” tutupnya.
(Sf/Lo)