Samarinda - Perkembangan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan II 2024 masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan nasional dan regional Kalimantan yang berada di angka 5,85 persen.

Angka PDRB Riil Kaltim ini sebenarnya cenderung melambat dibandingkan triwulan sebelumnya di angka 7,26 persen. Walaupun demikian di tingkat nasional, perekonomian Kaltim menempati peringkat tujuh pangsa PDRB terbesar di tingkat nasional selama tiga tahun terakhir.

Hal ini disampaikan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kaltim di Hotel Fugo, Samarinda pada selasa (6/8/2024).

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengungkapkan RDP hari ini membahas pemaparan terkait kondisi perekonomian Kaltim 2024 dan proyeksi 2025.

"Kami meminta data-data riil dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jadi dari pertemuan ini kita mendapatkan gambaran terbaru di triwulan II 2024, untuk beranjak masuk semester dua perekonomian di Kaltim," ungkap Tyo sapaan akrabnya.

Andil pertumbuhan ekonomi di Kaltim didominasi dari dua arah, pertama dari sisi lapangan usaha yang mendominasi adalah sektor pertambangan dengan andil 2,72 persen. Selain itu dari sisi pengeluaran, terdapat ekspor mencapai andil 6,35 persen.

Selain itu, dari sisi lapangan usaha terdapat konstruksi yang mana juga menyumbangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di triwulan II 2024, ditengarai adanya percepatan progres Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selanjutnya laporan dari OJK, mengenai hasil monitoring kinerja bank, yang mana dalam hal ini BPD Kaltimtara menjadi titik fokus OJK. Adapun kinerja perbankan dan kegiatan usaha di Kaltim menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset tercatat sebesar Rp180,38 triliun atau meningkat sebesar 9,78 persen.

"Kami juga mendapatkan laporan mengenai pinjaman online (Pinjol) yang mana ini sudah marak digunakan oleh masyarakat dan ini menjadi penanda buat kami," ujarnya.

Dalam RDP ini, DPRD mengundang pihak pemerintah, terutama Dinas Perkebunan dan Dinas Pariwisata. Tujuannya untuk melihat penganggaran terkait program kerja dan pencapaian yang sudah dilaksanakan.

Adapun sektor pariwisata, masih ditemui sejumlah masalah, tantangan dan isu strategis yang dihadapi. Salah satunya adalah luas wilayah Kaltim yang membutuhkan perhatian lebih untuk menghubungkan antar wilayah yang mudah, murah dan nyaman. 

Realisasi anggaran Dispar hingga pertengahan tahun 2024 adalah Rp23 miliar dari Rp63 miliar. Sehingga Dispar membuat peta perwilayahan pariwisata di Kaltim ini untuk lebih memudahkan peningkatan pariwisata dan menjadikan ini sebuah Major Project tahun 2025.

Menilik sektor pertambangan yang masih mendominasi, Tyo mengharapkan sektor pariwisata dan perkebunan ini dapat mendongkrak perekonomian Kaltim di semester berikutnya. Telah disadari kini batu bara yang diunggulkan, harganya mulai menurun.

"Walaupun kita masih didominasi dari sektor tambang, kami mendukung pemerintah untuk mulai shifting atau meninggalkan. Tentu kita DPRD selain melakukan pengawasan juga mendorong dan mendukung penganggaran-penganggaran yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja IKU, jadi bukan hanya mengkritisi dan memonitoring saja," tutupnya.

(Sf/Rs)