Samarinda - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya melakukan reformasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penyederhanaan jumlah perusahaan dan efisiensi struktur organisasi. 

Langkah tersebut ditempuh untuk memangkas beban operasional, meningkatkan transparansi, serta memastikan BUMN memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia 2026 yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan pemerintah sedang menata ulang lebih dari 1.000 BUMN yang ada. Hingga pertengahan 2026, lebih dari 200 BUMN telah ditutup dan jumlah tersebut ditargetkan terus berkurang hingga tersisa sekitar 250 sampai 300 perusahaan.

Menurut Presiden, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola BUMN yang lebih sehat dan efisien. Ia menilai terlalu banyaknya perusahaan negara selama ini justru membebani keuangan negara melalui tingginya biaya operasional, mulai dari direksi, komisaris, hingga biaya administrasi lainnya.

"Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead. Kita mau sekarang rasional, efisien," ujar Prabowo.

Presiden menargetkan proses penataan BUMN dapat rampung pada tahun ini, sehingga dalam dua tahun mendatang perusahaan-perusahaan pelat merah mampu beroperasi lebih efisien, transparan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut sejalan dengan arah transformasi yang dijalankan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dalam peta jalan transformasi BUMN, pemerintah menargetkan konsolidasi perusahaan negara untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi tumpang tindih bisnis, serta menciptakan nilai tambah bagi negara dan pelayanan publik.

Di sisi lain, pemerintah juga telah membentuk Danantara Indonesia sebagai lembaga pengelola investasi strategis negara. Melalui lembaga tersebut, aset-aset BUMN diharapkan dapat dikelola secara lebih profesional, terintegrasi dan produktif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Dengan penyederhanaan jumlah perusahaan, pemerintah berharap BUMN ke depan tidak lagi terbebani struktur organisasi yang gemuk, melainkan menjadi korporasi yang sehat, kompetitif dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

(Sf/Lo)