Tanjung Redeb - Program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) di Berau pada 2025 mengalami penurunan signifikan. 

Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Berau menyebut hanya 45 unit RLH yang dapat ditangani tahun ini, jauh di bawah capaian 345 unit pada 2024.

Kepala Bidang Perumahan Disperkim Berau, Juli Mahendra mengungkap kebutuhan penyediaan rumah layak huni di masyarakat masih sangat tinggi. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tercatat lebih dari 4.200 kepala keluarga (KK) membutuhkan bantuan.

"Data terakhir di bulan Juni 2025 itu 4.200 lebih KK yang perlu dibantu," kata Juli.

Ia menjelaskan usulan awal pembangunan RLH 2025 masih berada pada angka 345 unit, sama seperti tahun sebelumnya. Namun kebijakan efisiensi anggaran dan penurunan dana bagi hasil menyebabkan besarnya anggaran terpangkas secara drastis.

"Sebelum efisiensi, seharusnya 345 unit rumah. Sekarang kita hanya 45 unit dengan anggaran murni sebesar Rp1,4 miliar. ABT tidak ada karena kondisi keuangan lagi efisiensi," jelasnya.

Total 45 unit RLH di 2025 tersebar di enam kelurahan Tanjung Redeb dan dua kampung, yaitu Bumi Jaya serta Tabalar Muara. Ia pun menyampaikan Disperkim memprioritaskan program yang wilayahnya telah mengajukan proposal permohonan RLH.

"Kami lebih memprioritaskan kampung atau kelurahan yang sudah menyampaikan proposal RLH," terangnya.

Meskipun jumlah unit menurun tajam, dirinya menyebutkan standar bantuan meningkat. Tahun ini, bantuan renovasi plus Mandi, Cuci, Kakus (MCK) mencapai Rp32 juta per rumah.

"Sekarang bantuannya lebih bagus. Total Rp32 juta, Rp28 juta untuk material dan upah tukang Rp4 juta itu tanpa ada pemotongan," tambahnya.

Dana bantuan pun disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara), anggaran tersebut masuk ke rekening ketua kelompok penerima dan dana material wajib habis digunakan sebelum pencairan upah tukang dilakukan.

Ia juga mengatakan meski tahun ini kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas, Disperkim Berau berharap program RLH bisa kembali meningkat pada 2026.

"Kami berharap 2026 kembali sesuai usulan kami, minimal 400 unit setiap tahun untuk mengejar kebutuhan 4.200 KK di 13 kecamatan dan 100 kampung," harapnya.

Terakhir, Juli menegaskan program RLH penting dipertahankan mengingat program ini merupakan salah satu program visi misi bupati berau yang masuk dalam 18 plus program unggulan serta merupakan program presiden untuk tiga juta RLH. Program ini juga menyentuh langsung masyarakat berpenghasilan rendah dan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan.

"Ini sangat membantu masyarakat dan mempercantik kota serta kecamatan. Jangan sampai program ini hilang," tutupnya.

(Sf/Lo)