Balikpapan – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tidak akan mengganggu program-program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.

“Meskipun ada pengurangan anggaran di beberapa sektor, program penting yang menyentuh langsung masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan,” ucap Bagus Susetyo kepada media, Jumat (14/3/2025).

Bagus menjelaskan, bahwa efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi kebijakan yang mendukung sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satu program unggulan Pemkot Balikpapan, yakni pemberian bantuan seragam sekolah gratis untuk SD dan SMP, BPJS Kesehatan gratis kelas III mandiri, masih tetap dilaksanakan.

Terkait dengan BPJS Kesehatan, ia mengungkapkan bahwa ada rencana untuk pengalihan pengelolaannya ke pemerintah provinsi.

“BPJS Kesehatan gratis rencananya akan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Dengan demikian, kami tetap memiliki anggaran sebesar Rp90 miliar yang dapat digunakan untuk program lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat," jelas Bagus.

Hingga saat ini, kata dia, pengalihan pengelolaan BPJS Kesehatan tersebut belum dilaksanakan. Ke depannya, perubahan ini akan diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bahkan semua peserta BPJS Kesehatan gratis kelas III di Balikpapan akan dialihkan ke program yang sama di tingkat Provinsi Kaltim. 

“Program ini juga akan diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim, sesuai dengan arahan Gubernur yang mengadopsi kebijakan serupa di seluruh daerah,” akunya.

Bagus juga menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini membawa dampak positif, karena sesuai arahan Presiden untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu contoh efisiensi anggaran adalah pengurangan anggaran untuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebesar 50 persen.

“Pangkasannya bukan berarti semuanya tidak penting, namun memilih mana yang wajar dan mana yang tidak," paparnya. 

Dirinya menambahkan, kegiatan seperti rapat atau pertemuan tidak perlu dilakukan di hotel. Gedung pertemuan yang ada di setiap kantor pemerintahan bisa digunakan sebagai tempat rapat.

Meskipun kebijakan efisiensi ini berdampak pada sektor usaha hotel dan restoran, Bagus menekankan pentingnya penyesuaian anggaran yang lebih linear dan sesuai dengan prioritas program pemerintah.

“Jadi kami akan tetap fokus pada program-program yang pro rakyat dan memberi dampak langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan air bersih, pembangunan sekolah, dan penanggulangan banjir,” terangnya.

Dengan langkah efisiensi ini, Pemkot Balikpapan berharap dapat menjalankan program-program yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.

(Sf/Rs)