Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah melaksanakan rapat koordinasi dengan DPRD melakukan perhitungan penghematan anggaran pada Senin (24/3/2025) lalu. 

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun memprediksi nilai efisiensi mencapai 75 miliar. Namun, lewat rapat itu dan dilakukan perhitungan lebih rinci, didapatkan hasil bahwa secara keseluruhan efisiensi anggaran di lingkungan Pemkot Samarinda senilai Rp58 miliar yang terdiri dari beberapa sektor, di antaranya seperti pemotongan dana perjalanan dinas sebanyak 50 persen. 

Kebijakan itu didasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ, yang menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Asisten III Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Ali Fitri Noor mengatakan bahwa dari hasil efisiensi itu akan difokuskan pada tujuh sektor utama. 

"Hasil efisiensi ini akan dikembalikan lagi ke dalam tujuh kegiatan prioritas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90," kata Ali. 

Sektor itu yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas harga bahan pokok, penyediaan cadangan pangan, serta penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan arah tujuan anggaran yang jelas ini, ia menegaskan bahwa program pembangunan di Kota Samarinda tidak akan terhambat meski ada penghematan anggaran. 

Sebab, efisiensi anggaran ini tidak memangkas dana yang menyentuh masyarakat secara langsung. 

Apalagi disebutnya postur anggaran Kota Samarinda tetap kokoh. Belum lagi jika ditambah dengan pendapatan daerah yang aman, maka langkah ini dinilai tidak akan menghambat proyek infrastruktur maupun program kesejahteraan masyarakat. 

"Ini tidak akan menghambat proyek pembangunan," tegas Ali. 

(Sf/Rs)