Cari disini...
Seputar Kaltim
Edi Damansyah Optimis Realisasi APBD Kukar Terealisasi dengan Baik
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah. (Foto : M.Anshori/Seputarfakta.com).
Tenggarong - Pemkab Kukar menggelar rapat koordinasi (Rakor) Setrategi Program Kegiatan Pelaksanaan RKPD di kantor Bappeda Kukar, Senin (7/8/2023).
Rakor tersebut dipimpin Bupati Kukar, Edi Damansyah didampingi oleh Sekda Kukar, H, Sunggono, Asisten II Setkab Kukar, Wiyono, PLT Kepala Bappeda, Syarifah Vanesa Vilna dan kepala OPD sekukar.
Edi Damansyah mengatakan rakor tersebut berkaitan dengan pemantapan strategi percepatan pelaksanaan program kegiatan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023.
Untuk itu, kata Edi, ini harus menjadi perhatian bersama. "Komitmen bersama untuk melakukan percepatan terhadap realisasi kegiatan 2023 telah terbangun dan perlu digaris bawahi bahwa kita terus melakukan koordinasi secara internal dan setrateginya sudah di tetapkan," katanya.
Ia meminta Sekda Kukar dan tim agar terus aktifkan dalam melakukan pendampingan ke OPD, meski ada OPD yang lambat realisasinya dan ada persoaalan di dalam kegiatannya, sehingga nanti waktunya juga bisa terkelola dengan baik.
"Jadi identifikasi nanti diarahkan kepada OPD OPD yang memang memerlukan pendampingan percepatan itu," ungkapnya.
Rakordal pada semester pertama, disebutkan realisasi keuangannya tercatat 23,67 persen dan kini sudah 34 persen.
"Jadi kalau diliat presentasenya sekitar 11 persen perkembangannya. Ini juga saya minta perhatian, tumpuan saya adalah kepala OPD, para pejabat pimpinan tinggi pratama," ucap Edi.
Dirinya optimis realaisasi APBD murni dan APBD perubahan 2023 bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, OPD diminta untuk melakukan perubahan terhadap budaya kerjanya, sehingga bisa tercapai kinerja yang baik di 2023.
"Kita di tingkat kabupaten selau melakukan rakor seperti ini, dan kepala OPD tolong di rakor juga di OPDnya masing masing. Minimal kita tahu bagaimana kegiatan yang telah direalisasikan, memang harus terkawal agar hak-hak penyedia jasa itu terpenuhi dengan baik," ujarnya.
"Saya minta ini jadi perhatian, jangan sampai nanti apa yang kita bicarakan di forum rapat ini implementasinya tidak bisa berjalan," tutupnya.
(Sf/By)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Edi Damansyah Optimis Realisasi APBD Kukar Terealisasi dengan Baik
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah. (Foto : M.Anshori/Seputarfakta.com).
Tenggarong - Pemkab Kukar menggelar rapat koordinasi (Rakor) Setrategi Program Kegiatan Pelaksanaan RKPD di kantor Bappeda Kukar, Senin (7/8/2023).
Rakor tersebut dipimpin Bupati Kukar, Edi Damansyah didampingi oleh Sekda Kukar, H, Sunggono, Asisten II Setkab Kukar, Wiyono, PLT Kepala Bappeda, Syarifah Vanesa Vilna dan kepala OPD sekukar.
Edi Damansyah mengatakan rakor tersebut berkaitan dengan pemantapan strategi percepatan pelaksanaan program kegiatan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023.
Untuk itu, kata Edi, ini harus menjadi perhatian bersama. "Komitmen bersama untuk melakukan percepatan terhadap realisasi kegiatan 2023 telah terbangun dan perlu digaris bawahi bahwa kita terus melakukan koordinasi secara internal dan setrateginya sudah di tetapkan," katanya.
Ia meminta Sekda Kukar dan tim agar terus aktifkan dalam melakukan pendampingan ke OPD, meski ada OPD yang lambat realisasinya dan ada persoaalan di dalam kegiatannya, sehingga nanti waktunya juga bisa terkelola dengan baik.
"Jadi identifikasi nanti diarahkan kepada OPD OPD yang memang memerlukan pendampingan percepatan itu," ungkapnya.
Rakordal pada semester pertama, disebutkan realisasi keuangannya tercatat 23,67 persen dan kini sudah 34 persen.
"Jadi kalau diliat presentasenya sekitar 11 persen perkembangannya. Ini juga saya minta perhatian, tumpuan saya adalah kepala OPD, para pejabat pimpinan tinggi pratama," ucap Edi.
Dirinya optimis realaisasi APBD murni dan APBD perubahan 2023 bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, OPD diminta untuk melakukan perubahan terhadap budaya kerjanya, sehingga bisa tercapai kinerja yang baik di 2023.
"Kita di tingkat kabupaten selau melakukan rakor seperti ini, dan kepala OPD tolong di rakor juga di OPDnya masing masing. Minimal kita tahu bagaimana kegiatan yang telah direalisasikan, memang harus terkawal agar hak-hak penyedia jasa itu terpenuhi dengan baik," ujarnya.
"Saya minta ini jadi perhatian, jangan sampai nanti apa yang kita bicarakan di forum rapat ini implementasinya tidak bisa berjalan," tutupnya.
(Sf/By)