Cari disini...
Seputar Kaltim
Dukung Program Gratispol, Dinas PPKUKM Kaltim Pastikan Penjahit Lokal Siap Garap Seragam Gratis
Tukang jahit yang sedang berkonsentrasi menyatukan potongan pola pakaian. (Foto: maulana/seputarfakta.com)
Samarinda - Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menyukseskan program pendidikan gratis terus dimatangkan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam pengadaan seragam sekolah gratis, sebuah inisiatif yang sejalan dengan program Gratispol yang diusung oleh pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji.
Tahun ini, alokasi dana untuk pengadaan seragam sekolah tercatat cukup fantastis, yakni mencapai sekitar Rp65 miliar yang diperuntukkan bagi lebih dari 65 ribu siswa.
Dengan anggaran sekitar Rp1 juta per siswa, kelengkapan yang diberikan tidak hanya seragam putih abu-abu, tetapi juga meliputi jilbab, topi, dasi, sepatu, hingga tas.
Besarnya kucuran dana ini diharapkan tidak hanya dinikmati oleh pabrikan besar dari luar daerah, melainkan juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi bagi pelaku UMKM di Benua Etam.
Menanggapi peluang tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menegaskan pelaku usaha lokal, khususnya di sektor konveksi dan penjahit, pada prinsipnya sangat siap jika dilibatkan.
"Kalau terkait teknis pengadaan seragam gratisnya, saya tidak paham ya. Tetapi saya bicara terkait dengan kesiapan UKM lokal kita. Pada prinsipnya, UKM lokal itu siap," tegas Heni.
Heni memaparkan, kesiapan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Dinas PPKUKM telah menggulirkan program Kewirausahaan Terpadu yang secara khusus menyasar para penjahit lokal.
"Kita memberikan bantuan peralatan menjahit dan pembinaan. Harapannya, salah satu output dari pelatihan tersebut adalah kemampuan para pelaku usaha ini untuk memproduksi seragam-seragam," tambahnya.
Meski demikian, eksekusi dari pelibatan UMKM ini berada di ranah teknis pengadaan. Heni berharap ada sinergi yang kuat antara Dinas Pendidikan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setprov Kaltim untuk melihat dan memaksimalkan potensi penjahit lokal tersebut.
Pihaknya juga terus mendorong UMKM agar melek digital sehingga produk mereka dapat tayang di e-Katalog pemerintah. Tantangan Industri Garmen di Kaltim. Di sisi lain, Heni juga menyinggung kendala mengapa Kaltim belum memiliki industri garmen skala besar untuk menopang kebutuhan tekstil daerah secara mandiri.
Menurutnya, Kaltim hingga kini masih kental dengan branding sebagai provinsi tambang dan kelapa sawit. Hal ini membuat investor di sektor garmen berpikir dua kali untuk masuk.
"Secara industri, perusahaan garmen besar memang belum banyak yang mau masuk ke Kaltim. Ada tiga faktor utama yang mereka pertimbangkan, yakni persiapan lokasi investasi, standar upah tenaga kerja dan harga bahan baku," jelasnya.
Ketiadaan pabrik tekstil di Kaltim memaksa bahan baku kain didatangkan dari Pulau Jawa, yang otomatis memengaruhi biaya produksi. Selain itu, skala pasar juga menjadi pertimbangan rasional bagi para pemodal.
"Dari sisi bisnis, pasti memperhitungkan bahan baku, tenaga kerja, mesin dan pasar. Populasi penduduk kita di Kaltim hanya sekitar 4,2 juta jiwa. Berbeda jauh dengan di Jawa yang pasarnya sudah mencapai ratusan juta penduduk," pungkasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Dukung Program Gratispol, Dinas PPKUKM Kaltim Pastikan Penjahit Lokal Siap Garap Seragam Gratis
Tukang jahit yang sedang berkonsentrasi menyatukan potongan pola pakaian. (Foto: maulana/seputarfakta.com)
Samarinda - Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menyukseskan program pendidikan gratis terus dimatangkan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam pengadaan seragam sekolah gratis, sebuah inisiatif yang sejalan dengan program Gratispol yang diusung oleh pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji.
Tahun ini, alokasi dana untuk pengadaan seragam sekolah tercatat cukup fantastis, yakni mencapai sekitar Rp65 miliar yang diperuntukkan bagi lebih dari 65 ribu siswa.
Dengan anggaran sekitar Rp1 juta per siswa, kelengkapan yang diberikan tidak hanya seragam putih abu-abu, tetapi juga meliputi jilbab, topi, dasi, sepatu, hingga tas.
Besarnya kucuran dana ini diharapkan tidak hanya dinikmati oleh pabrikan besar dari luar daerah, melainkan juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi bagi pelaku UMKM di Benua Etam.
Menanggapi peluang tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menegaskan pelaku usaha lokal, khususnya di sektor konveksi dan penjahit, pada prinsipnya sangat siap jika dilibatkan.
"Kalau terkait teknis pengadaan seragam gratisnya, saya tidak paham ya. Tetapi saya bicara terkait dengan kesiapan UKM lokal kita. Pada prinsipnya, UKM lokal itu siap," tegas Heni.
Heni memaparkan, kesiapan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Dinas PPKUKM telah menggulirkan program Kewirausahaan Terpadu yang secara khusus menyasar para penjahit lokal.
"Kita memberikan bantuan peralatan menjahit dan pembinaan. Harapannya, salah satu output dari pelatihan tersebut adalah kemampuan para pelaku usaha ini untuk memproduksi seragam-seragam," tambahnya.
Meski demikian, eksekusi dari pelibatan UMKM ini berada di ranah teknis pengadaan. Heni berharap ada sinergi yang kuat antara Dinas Pendidikan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setprov Kaltim untuk melihat dan memaksimalkan potensi penjahit lokal tersebut.
Pihaknya juga terus mendorong UMKM agar melek digital sehingga produk mereka dapat tayang di e-Katalog pemerintah. Tantangan Industri Garmen di Kaltim. Di sisi lain, Heni juga menyinggung kendala mengapa Kaltim belum memiliki industri garmen skala besar untuk menopang kebutuhan tekstil daerah secara mandiri.
Menurutnya, Kaltim hingga kini masih kental dengan branding sebagai provinsi tambang dan kelapa sawit. Hal ini membuat investor di sektor garmen berpikir dua kali untuk masuk.
"Secara industri, perusahaan garmen besar memang belum banyak yang mau masuk ke Kaltim. Ada tiga faktor utama yang mereka pertimbangkan, yakni persiapan lokasi investasi, standar upah tenaga kerja dan harga bahan baku," jelasnya.
Ketiadaan pabrik tekstil di Kaltim memaksa bahan baku kain didatangkan dari Pulau Jawa, yang otomatis memengaruhi biaya produksi. Selain itu, skala pasar juga menjadi pertimbangan rasional bagi para pemodal.
"Dari sisi bisnis, pasti memperhitungkan bahan baku, tenaga kerja, mesin dan pasar. Populasi penduduk kita di Kaltim hanya sekitar 4,2 juta jiwa. Berbeda jauh dengan di Jawa yang pasarnya sudah mencapai ratusan juta penduduk," pungkasnya.
(Sf/Lo)