Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud telah merampungkan rotasi besar-besaran dengan melantik 71 pejabat pada Senin (29/9/2025). 

Pelantikan ini difokuskan untuk memperkuat dua instansi yang memegang peran vital dalam pundi-pundi daerah dan pengelolaan aset, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Rudy Mas'ud menegaskan bahwa penempatan pejabat baru di dua badan ini adalah langkah strategis untuk mengejar target pembangunan dan memastikan akselerasi kinerja birokrasi, terutama di tengah persiapan Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pelantikan hari ini kurang lebih sebanyak 71 orang, terdiri dari 45 pejabat eselon III dan 26 pejabat fungsional," ujar Rudy Mas'ud. 

"Mereka adalah pelayan rakyat, sekaligus garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan dengan baik, serta mampu berakselerasi cepat di Kalimantan Timur," lanjutnya.

Rotasi jabatan terbanyak memang terjadi di Bapenda dan BPKAD. Pejabat yang ditempatkan diharapkan mampu langsung tancap gas dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dan menjamin transparansi anggaran.

Di Bapenda, jabatan kunci yang mengalami pergeseran antara lain, yakni Lora Sari, kini menjabat sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah. Bambang Eryanto, diangkat sebagai Sekretaris Bapenda.

Selain itu, penyegaran juga dilakukan pada tingkat operasional di daerah, yaitu di seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. Ini menjadi penting karena UPTD adalah ujung tombak dalam memungut pendapatan asli daerah (PAD) di wilayahnya masing-masing.

Pejabat baru yang memimpin UPTD di beberapa kabupaten/kota meliputi, Supriyadi (Kota Samarinda), Willie Havre Yulian (Kota Balikpapan), Ida Nuraini (Kabupaten Kutai Kartanegara), Herryanto (Kabupaten Kutai Timur), Siti Maisyarah (Kabupaten Penajam Paser Utara).

Sementara itu, di BPKAD, instansi yang bertugas mengelola anggaran dan aset, rotasi dilakukan pada posisi yang mengatur perencanaan belanja dan perbendaharaan daerah, yakni Asriwidowati Pradikta, dipercaya sebagai Kepala Bidang Anggaran. Terakhir, M. Yenny Dewi Sitinjak, menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan.

Gubernur Kaltim secara eksplisit menekankan bahwa para pejabat yang baru dilantik, khususnya di sektor keuangan, harus siap beradaptasi dengan tuntutan kerja yang tinggi. Mereka dituntut untuk bekerja sesuai tupoksinya dan menunjukkan konsistensi sebagai pelayan masyarakat.

"Harapan saya, pejabat yang baru dilantik siap beradaptasi dan berakselerasi untuk mengejar target-target pembangunan kita," tutup Rudy Mas'ud.

Secara keseluruhan, pelantikan ini mencakup 45 pejabat Eselon III dan 26 pejabat fungsional lainnya di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim, termasuk BKD, Satpol PP, dan sejumlah Dinas teknis lainnya.

(Sf/Rs)