Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditantang menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga dua kali lipat pada 2027 mendatang.

Target PAD yang saat ini berada di kisaran Rp210 miliar dinilai masih jauh dari potensi riil daerah, terlebih dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mulai mendorong aktivitas ekonomi dan investasi di wilayah penyangga.

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menilai PAD ideal PPU minimal dapat menembus Rp500 miliar pada 2027 apabila sejumlah sektor potensial dimaksimalkan pemerintah daerah.

"Idealnya PAD PPU 2027 minimal Rp500 miliar," kata Syahrudin.

Menurut dia, sektor pariwisata menjadi salah satu kekuatan yang selama ini belum tergarap optimal. Padahal, posisi PPU yang berdampingan langsung dengan IKN membuka peluang besar terhadap kunjungan wisata.

"Pariwisata menjadi tumpuan kita. Ini yang harus dikuatkan. Orang dari IKN datang piknik berdarmawisata ke mana? Itu yang seharusnya dibaca peluangnya oleh daerah," ujarnya.

Ia menyebut pengembangan destinasi wisata membutuhkan dukungan infrastruktur dasar seperti akses jalan dan jembatan. Karena sebagian besar wisata alam berada di kawasan perusahaan, DPRD mendorong pemerintah daerah membangun kolaborasi dengan pihak korporasi.

"Karena rata-rata wisata alam ada di wilayahnya perusahaan. Kita bisa lakukan bangun jalan, jembatan. Akses yang paling penting," katanya.

Selain pembangunan akses, promosi wisata juga dinilai masih lemah. Syahrudin mencontohkan destinasi Pulau Gusung yang justru lebih banyak dipasarkan pihak luar daerah dibanding pelaku wisata lokal di PPU sendiri.

"Seperti Pulau Gusung, banyak yang menjual itu dari Balikpapan. Tarifnya juga lumayan. Di PPU sendiri sedikit," ucapnya.

Tak hanya sektor wisata, DPRD juga menyoroti optimalisasi pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Syahrudin, potensi BPHTB masih banyak bocor di tengah tingginya transaksi lahan yang terjadi seiring pembangunan IKN.

"Babenda jangan lemah. BPHTB kita banyak yang loss. Setiap transaksi tanah itu kecil sekali, padahal IKN hari ini ratusan miliar orang transaksi tanah. Ini perlu pengkajian, panggil notaris kalau tidak benar kasih warning," tegasnya.

Ia juga menyoroti pengembangan Kawasan Industri Buluminung (KIB) yang dinilai belum memberi kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Pemerintah daerah didorong lebih agresif menarik investor sektor logistik dan pelabuhan agar kawasan industri dapat berkembang optimal.

"Industri tersebut masa tidak bisa menghasilkan Rp2 miliar dalam sebulan. Kalau industri di seberangnya saja mampu, berarti ada yang kurang tepat berkenaan manajemen. Kita dorong supaya tertib operasi, tertib administrasi supaya kontribusi ke daerah juga lebih besar," pungkasnya.

(Sf/Lo)