Sangatta – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait permintaan penambahan kuota BBM untuk Kutim.

Menurut Jimmi, perhitungan kuota BBM mengacu pada data kendaraan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), sementara banyak kendaraan dari luar daerah yang juga beraktivitas di Kutim.

“Di beberapa kesempatan sudah ada komunikasi ke Kementerian ESDM terkait dengan permintaan untuk menambah kuota. Data yang diminta oleh ESDM itu adalah terkait dengan keberadaan kendaraan sesuai data di Samsat. Padahal banyak juga kendaraan dari luar,” ujar Jimmi.

Ia menjelaskan, jika hanya menggunakan data kendaraan yang terdaftar di Kutim, kuota BBM kemungkinan cukup untuk memenuhi kebutuhan kendaraan daerah.

Namun, aktivitas industri dan hilirisasi membuat mobilitas kendaraan di wilayah Kutim cukup tinggi. Kendaraan dari luar daerah juga ikut menggunakan kuota BBM yang tersedia.

“Daerah ini industri, hilirisasi dan sebagainya terjadi di area jalan protokol kita. Tentu ini sangat menyedot porsi kuota daerah kita,” katanya.

Karena itu, Jimmi mengatakan volume kendaraan dari luar daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menghitung kebutuhan kuota BBM Kutim.

Selain persoalan kuota, ia juga menyoroti ketertiban distribusi BBM agar kuota yang tersedia tidak disalahgunakan.

“Kita butuhkan membangun ketertiban supaya tidak disalahgunakan, terus kuota yang ada itu,” jelasnya.

Jimmi juga menyampaikan keinginan agar SPBU dapat beroperasi selama 24 jam. Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan pengaturan ketersediaan solar untuk mencegah peluang penyalahgunaan. “Kita kepengin ada juga buka 24 jam,” tutur Jimmi.

(Sf/Lo)