Samarinda— Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah mendorong efisiensi belanja daerah dengan memangkas pengeluaran yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti perjalanan dinas, bimbingan teknis (bimtek), hingga belanja operasional yang tidak mendesak.

Helmi mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan untuk menjaga penggunaan anggaran tetap efektif di tengah kebutuhan pemerintah daerah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau bicara efisiensi, yang sifatnya belanja yang tidak ada kepentingannya dengan masyarakat. Misal contoh kalau kita di DPR ini kan nanti kayak misalnya perjalanan dinas, terus bimtek,” ujar Helmi, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, sejumlah belanja yang lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan internal dapat menjadi ruang evaluasi dalam penerapan efisiensi anggaran.

Ia juga membuka kemungkinan pengurangan terhadap belanja operasional yang dinilai belum mendesak. “Bisa saja itu nanti kita efisiensikan. Nah, termasuk juga mungkin belanja-belanja operasional yang kira-kira itu sifatnya tidak mendesak,” ungkapnya.

Helmi menilai efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi memastikan belanja pemerintah tetap diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, penguatan PAD menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kemampuan fiskal daerah. 

Sebelumnya, Helmi juga menilai PAD Samarinda menjadi salah satu penopang keuangan daerah di tengah tekanan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. 

Karena itu, efisiensi belanja perlu berjalan beriringan dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. 

Belanja yang tidak produktif ditekan, sementara ruang fiskal diarahkan untuk program yang menyentuh kepentingan publik.

“Ya kita lihatlah nanti, mudah-mudahan angkanya bagus,” pungkasnya.

(Sf/Lo)