Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti masih tingginya angka prevalensi tengkes atau stunting di kota ini, dengan data terakhir yang tercatat sebesar 24,4 persen pada tahun 2023. 

Meski terjadi penurunan 0,9 persen dari tahun sebelumnya, ia menilai capaian tersebut belum cukup signifikan dan perlu didorong melalui intervensi yang lebih terintegrasi.

Puji menjelaskan, penanganan tengkes di Samarinda masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal intervensi terhadap anak-anak dan keluarga yang berisiko. 

Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah anak tehgkes secara riil diperkirakan sekitar 3.000 orang, dengan 18 ribu keluarga berisiko stunting. 

“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Anak-anak dan keluarga yang berisiko stunting harus mendapatkan intervensi, baik yang sifatnya spesifik maupun sensitif,” kata Puji, Kamis (17/4/2025). 

Menurut Legislator Partai Demokrat ini, upaya percepatan penurunan tengkes seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda semata. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif anggota dewan, dunia usaha, dan masyarakat.

Terlebih, pemerintah juga sudah mengalokasikan berbagai anggaran, seperti bantuan keuangan (bankeu), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga tergantung  bagaimana dana tersebut bisa diserap dengan maksimal oleh OPD terkait.

Kemudian, rendahnya kunjungan masyarakat ke posyandu juga menjadi sorotan. Hal tersebut menurutnya menjadi salah satu hambatan dalam memetakan kondisi tengkes secara akurat. 

Berdasarkan data intervensi terakhir pada Juli 2024, ia menyebut angka kunjungan ke posyandu hanya mencapai sekitar 61 persen, jauh dari target yang diharapkan sebesar 98 persen.

“Kalau angka kunjungan posyandu bisa tercapai, kita bisa menetapkan angka pasti seberapa besar sebenarnya stunting kita,” ujar Puji.

Lebih jauh, ia pun berharap penurunan angka tengkes dapat menjadi indikator kinerja utama Wali Kota Samarinda, Andi Harun bersama Saefuddin Zuhri menuju akhir masa jabatannya di 2029. 

Selain itu, ia juga menekankan bahwa penanggulangan tengkes merupakan bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan di daerah.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita sebagai anggota dewan juga harus aktif Ayo bersama dengan pemkot, swasta dan masyarakat ini bisa mempercepat angka stunting di Samarinda” pungkasnya.

(Sf/Rs)