Cari disini...
Seputar Kaltim
DPRD Samarinda Minta Peningkatan PAD Tak Membebani Warga, Fokus pada Sektor Usaha dan Investasi
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra. (Foto: Arsensia Serlyani/ Seputarfakta.com)
Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, meminta pemerintah daerah tidak menempuh langkah instan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menaikkan pajak maupun tarif layanan yang langsung membebani masyarakat.
Menurutnya, potensi PAD seharusnya lebih dioptimalkan dari sektor usaha dan investasi, termasuk melalui pengembangan kawasan industri yang tengah direncanakan.
Samri menegaskan, setiap program pemerintah memang harus berorientasi pada peningkatan PAD. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat dengan menambah beban biaya hidup.
"Yang kita garis bawahi, peningkatan PAD jangan langsung membebani masyarakat. Jangan mencari cara instan dengan menaikkan pajak, karena pada akhirnya masyarakat juga yang menanggung bebannya," ujar Samri, Rabu (8/7/2026).
Ia menilai pemerintah perlu menggali sumber penerimaan yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.
Salah satunya dengan memaksimalkan kontribusi dari sektor usaha yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi di daerah.
Menurutnya, pelaku usaha yang menikmati iklim investasi dan fasilitas yang disediakan pemerintah sudah sewajarnya memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
"Kalau menyangkut pelaku usaha, mereka mendapatkan hasil dari aktivitas usahanya, maka wajar memberikan kontribusi kepada daerah. Hasilnya juga kembali kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha yang menikmati fasilitas yang dibangun pemerintah," ungkapnya.
Sebaliknya, Samri tidak merekomendasikan kebijakan yang berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tarif air bersih, maupun tarif layanan dasar lainnya.
Menurutnya, peningkatan PAD harus dibangun melalui strategi yang berkelanjutan dengan memperkuat investasi dan pertumbuhan dunia usaha.
Langkah tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengejar target PAD jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi fiskal yang lebih sehat tanpa mengurangi daya beli masyarakat.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim
DPRD Samarinda Minta Peningkatan PAD Tak Membebani Warga, Fokus pada Sektor Usaha dan Investasi
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra. (Foto: Arsensia Serlyani/ Seputarfakta.com)
Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, meminta pemerintah daerah tidak menempuh langkah instan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menaikkan pajak maupun tarif layanan yang langsung membebani masyarakat.
Menurutnya, potensi PAD seharusnya lebih dioptimalkan dari sektor usaha dan investasi, termasuk melalui pengembangan kawasan industri yang tengah direncanakan.
Samri menegaskan, setiap program pemerintah memang harus berorientasi pada peningkatan PAD. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat dengan menambah beban biaya hidup.
"Yang kita garis bawahi, peningkatan PAD jangan langsung membebani masyarakat. Jangan mencari cara instan dengan menaikkan pajak, karena pada akhirnya masyarakat juga yang menanggung bebannya," ujar Samri, Rabu (8/7/2026).
Ia menilai pemerintah perlu menggali sumber penerimaan yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.
Salah satunya dengan memaksimalkan kontribusi dari sektor usaha yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi di daerah.
Menurutnya, pelaku usaha yang menikmati iklim investasi dan fasilitas yang disediakan pemerintah sudah sewajarnya memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
"Kalau menyangkut pelaku usaha, mereka mendapatkan hasil dari aktivitas usahanya, maka wajar memberikan kontribusi kepada daerah. Hasilnya juga kembali kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha yang menikmati fasilitas yang dibangun pemerintah," ungkapnya.
Sebaliknya, Samri tidak merekomendasikan kebijakan yang berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tarif air bersih, maupun tarif layanan dasar lainnya.
Menurutnya, peningkatan PAD harus dibangun melalui strategi yang berkelanjutan dengan memperkuat investasi dan pertumbuhan dunia usaha.
Langkah tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengejar target PAD jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi fiskal yang lebih sehat tanpa mengurangi daya beli masyarakat.
(Sf/Rs)