Samarinda - Dalam upaya menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi, Pemerintah Kota Samarinda melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar sosialisasi anti korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda di Hotel Bumi Senyiur, Senin (4/11/2024). 

Inspektur Pembantu (Irban) Khusus Kota Samarinda, Mukhlis, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk DPRD, memiliki pemahaman yang sama tentang tata kelola pemerintahan yang baik. 

"Kami ingin menekankan pentingnya integritas, terutama dalam tujuh aspek yang sering disoroti, seperti perencanaan, penganggaran, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ)," ungkap Mukhlis saat diwawancara. 

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan, sejalan dengan instruksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Kami telah mengimplementasikan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga universitas, sebagai bagian dari agenda rutin kami," tuturnya.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani, mengungkapkan bahwa sosialisasi ini sangat bermanfaat. 
"Saya merasa terinspirasi. Dari yang sebelumnya tidak tahu, kini kami jadi paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Kegiatan seperti ini harus sering dilaksanakan," katanya.

Sementara itu anggota Komisi IV, Anhar, juga memberikan pandangannya. Ia menekankan pentingnya sosialisasi ini lebih berfokus pada lembaga eksekutif, apalagi pengelolaan anggaran berada di ranah lembaga tersebut. 

"Tapi bagusnya di eksekutif dulu karena pengelolaan anggaran ada di eksekutif, ruang itu ada di sana, perencanaan dan pelelangan itu ada di eksekutif," ujar Anhar.

(Sf/Rs)