Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui Komisi IV memfasilitasi pertemuan antara karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya (SLJ) dengan Serikat Buruh Samarinda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar hari ini, Rabu (23/10/2024). Pertemuan ini membahas masalah kompensasi yang belum dibayarkan kepada sekitar 324 karyawan, dengan nilai total mencapai Rp3 miliar.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk menampung aspirasi para karyawan dan serikat buruh yang selama ini menunggu kepastian pembayaran kompensasi dari perusahaan. 

"Kami akan terus menindaklanjuti persoalan ini bersama pihak perusahaan. Solusi sedang diupayakan, dan perusahaan berjanji akan menyelesaikan pembayaran kompensasi pada Januari tahun depan," ungkap Novan saat diwawancara usai RDP. 

Novan juga menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan manajemen perusahaan untuk memastikan permasalahan ini segera terselesaikan. 

"Kami akan mengupayakan agar proses ini tidak berlarut-larut. Jika terlalu lama, solusi lain seperti penjualan aset perusahaan bisa dibicarakan. Yang terpenting, hak-hak karyawan harus segera dipenuhi," tegasnya.

Beberapa usulan lain juga disampaikan dalam pertemuan, seperti sara untuk menghentikan produksi sementara waktu hingga kompensasi dibayarkan. Namun ada juga pihak yang mengusulkan agar produksi tetap berjalan dengan negosiasi terkait pembayaran upah yang disesuaikan.

Ia menyatakan pihaknya akan terus menjadi jembatan antara karyawan dan perusahaan untuk memastikan permasalahan ini tidak berlarut-larut dan semua pihak mendapatkan solusi terbaik. 

"Kami berharap, masalah ini tidak perlu sampai ke pusat, karena keputusan bisa diambil di tingkat manajemen daerah," harapnya. 

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa perusahaan saat ini sedang mencari solusi, termasuk upaya mendapatkan pinjaman modal. 

General Manager (GM) PT SLJ, Eko Arief Suratmono, menjelaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menyelesaikan pembayaran kompensasi setelah pinjaman diperoleh. 

"Kami berkomitmen untuk membayar, dan skema pembayaran akan mulai dijalankan pada Januari tahun depan, karena operasional produksi akan dimulai kembali pada November," pungkas Eko. 

(Sf/Rs)