Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M Novan Syahronny Pasie menegaskan setiap anggaran daerah harus memberi timbal balik melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan hanya terserap habis.

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat harus menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Novan mengatakan setiap rupiah yang bersumber dari pajak masyarakat semestinya mampu menghasilkan manfaat yang terukur dan berdampak terhadap pendapatan daerah, bukan sekadar dihabiskan melalui program yang tidak memberi nilai tambah.

"Setiap anggaran, setiap dana yang digunakan dari hasil pajak ini, harapan kita itu bisa kemudian ada timbal balik. Tidak kemudian digunakan habis begitu saja, tapi tidak ada timbal baliknya," ujar Novan, Senin (6/7/2026).

Ia menilai seluruh OPD, khususnya yang menjadi mitra kerja Komisi IV, perlu lebih inovatif dalam menyusun program kerja menuju penyusunan APBD 2027. Program yang dirancang, kata dia, harus mampu memberikan hasil nyata bagi pembangunan daerah.

"Kita mendorong setiap OPD membuat program-program yang efektif dan menghasilkan. Bukan hanya sekadar buang-buang anggaran, kemudian tidak dapat apa-apa," ungkapnya.

Menurut Novan, selama ini keberhasilan penyerapan anggaran kerap dijadikan indikator utama capaian kinerja, padahal ukuran tersebut belum tentu mencerminkan manfaat yang diterima masyarakat maupun daerah.

"Dikasih duit, habiskan, terus kami sudah menyerap anggaran 100 persen. Apa kegiatannya? Tapi enggak ada hasil. Yang kita maksud, anggaran terserap 100 persen tetapi ada pendapatan yang kembali," tegasnya.

Ia menambahkan, pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah agar tidak terus bergantung pada dana pusat.  

Menurutnya, Samarinda harus mulai membangun kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Novan mengibaratkan kondisi tersebut seperti seorang mahasiswa yang merantau. Ketika kiriman dari orang tua berkurang, mahasiswa harus mencari penghasilan tambahan tanpa mengabaikan tanggung jawab utamanya.

"Pemotongan yang dilakukan pusat hari ini mestinya kita jadikan pelajaran supaya kita lebih kreatif lagi dalam meningkatkan PAD untuk menutupi kekurangan anggaran daerah," tuturnya.

DPRD berharap semangat tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2027. 

Selain tetap menjaga kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah juga didorong menghadirkan kebijakan yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, sehingga pembangunan tidak lagi bergantung pada besarnya transfer dari pemerintah pusat.

(Sf/Lo)