Samarinda – Desakan terhadap transparansi dan perlindungan hak masyarakat mencuat dari kalangan legislatif, menyusul maraknya keluhan warga mengenai kendaraan yang mogok setelah mengisi bahan bakar jenis Pertamax di sejumlah SPBU di Samarinda.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mendesak Pemerintah Kota agar tidak tinggal diam menghadapi keresahan masyarakat ini. 

Ia meminta Pemkot segera membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki sumber persoalan secara menyeluruh.

“Pemkot harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan membentuk tim investigasi yang netral. Libatkan akademisi, LSM, dan aparat penegak hukum agar hasilnya kredibel,” ujar Rohim, Senin (7/4/2025).

Rohim menilai, persoalan ini tak bisa dianggap remeh karena telah berdampak langsung terhadap aktivitas warga. 

Banyak pemilik kendaraan melaporkan mesin mendadak mati atau tersendat setelah mengisi Pertamax, dan berbagai unggahan mereka di media sosial menyebar luas, memantik kepanikan publik.

Menurut politisi dari PKS itu, investigasi harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pengujian kualitas BBM, pengecekan sistem distribusi, penyimpanan di SPBU, hingga pemeriksaan teknis kendaraan terdampak.

“Jangan membuat kesimpulan prematur. Kita butuh data ilmiah dan bukti lapangan. Investigasi ini harus dijalankan dengan serius dan terbuka,” tegasnya.

Rohim juga menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian kepada rakyat. 

Ia mengingatkan agar hasil investigasi tidak hanya berhenti di meja birokrasi, melainkan diumumkan secara transparan kepada publik.

Menurutnya warga sudah dirugikan secara ekonomi dan produktivitas sehingga pemerintah haruslah hadir di tengah-tengah masyarakat. 

"Kita perlu tahu apa penyebab masalah ini, apakah pada distribusi atau kualitas BBM-nya. Biarkan pihak berwenang menyelidiki dan mengungkap faktanya," tutupnya.

(Sf/Rs)