Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser bersama pemerintah daerah setempat siap mengucurkan anggaran sekitar Rp6,8 miliar untuk membiayai kuliah ratusan guru PAUD dan pegawai di posisi Bendahara. 

Melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), ratusan tenaga pendidik dan aparatur daerah ini bakal disarjanakan agar memiliki kompetensi yang lebih baik.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Paser, Iskandar Zulkarnain, mengungkapkan bahwa program kuliah gratis melalui jalur RPL ini sebenarnya sudah berjalan untuk tenaga pengajar PAUD dan membuahkan hasil positif. 

Saat ini, peserta gelombang kedua bahkan telah memasuki tahap akhir ujian (pendadaran).

"Program untuk tenaga pengajar PAUD tahun ini sudah berjalan. Insyaallah mereka segera lulus dan mendapatkan status setara sarjana," ujar Iskandar setelah melakukan pertemuan dengan civitas akademik Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, pada Sabtu (11/4/2026).

Untuk memastikan pemerataan, DPRD dan Pemkab Paser juga tengah menyiapkan alokasi anggaran bagi sisa pengajar PAUD yang belum terakomodasi. 

"Untuk gelombang ketiga, kita akan mengupayakan dan menganggarkannya tahun ini bagi sekitar 50-an orang lagi," tambahnya.

Perluasan Program untuk Bendahara

Lebih lanjut, Iskandar menjelaskan bahwa kesempatan berkuliah ini kini juga diarahkan untuk pegawai pemerintahan yang memegang posisi Bendahara. 

Langkah ini diambil sebagai respons atas penyesuaian regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tahun 2023.

Sebagai langkah awal, program ini akan memprioritaskan bendahara di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Paser. Pihak DPRD bahkan telah mulai menjajaki kerja sama dengan pimpinan universitas terkait.

"Saat ini statusnya masih penjajakan awal. Data dari Dinas Pendidikan sudah kita sampaikan ke pihak Dekan, di mana khusus dari Dinas Pendidikan saja ada sekitar 198 orang bendahara. Itu belum termasuk dari OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang lain. Nanti kerja samanya akan kita tindak lanjuti lagi," jelas Iskandar.

Terkait dukungan dana, Iskandar memastikan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser sangat memadai untuk merealisasikan rencana ini. 

Biaya pendidikan diproyeksikan sebesar Rp34 juta per orang untuk masa studi dua tahun (empat semester).

"Jika dikalkulasikan, Rp34 juta dikalikan 198 orang itu sekitar Rp6,7 hingga Rp6,8 miliar. Tentu ini menggunakan APBD kita yang totalnya sekitar Rp5,4 triliun. Dengan anggaran yang ada, ini masih sangat bisa di-cover," tegasnya.

Iskandar menekankan bahwa rencana menyarjanakan ratusan pegawai ini bukan sekadar wacana. 

Pelaksanaan RPL untuk sisa 50 guru PAUD dan inisiasi program bagi Bendahara ini merupakan amanat langsung dari rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Paser yang harus segera direalisasikan.

(Sf/Rs)