Sangatta - DPRD Kutai Timur (Kutim) mendesak Pemerintah Kabupaten Kutim segera memberikan kepastian pembayaran utang kepada masyarakat dan pihak ketiga. 

Desakan itu disampaikan usai rapat Badan Anggaran (Banggar) yang kembali batal digelar akibat ketidakhadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa waktu lalu. 

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutim, Pandi Widiarto, mengatakan hal utama yang saat ini diharapkan DPRD bukan sekadar kehadiran TAPD dalam rapat, melainkan penjelasan mengenai mekanisme pembayaran utang yang hingga kini masih dinantikan masyarakat.

"Yang pertama ingin kami sampaikan adalah memperjelas bagaimana pembayaran utang, karena itu yang ditunggu masyarakat," ujar Pandi.

Ia mengatakan, reaksi keras sejumlah anggota DPRD dalam rapat Banggar merupakan bentuk tekanan yang diterima para legislator dari masyarakat yang hingga kini belum memperoleh kepastian pembayaran.

"Ini bukan soal kami di DPRD, tetapi soal uang masyarakat yang mengendap di pemerintah. Itu yang harus segera dibayarkan. Sampai hari ini belum ada jawaban yang bisa memberikan kejelasan," katanya.

Pandi menambahkan, DPRD berharap rapat Banggar dapat memberikan kepastian terkait mekanisme pembayaran utang. Namun, harapan tersebut belum terwujud karena rapat kembali batal.

Ia berharap pemerintah daerah segera merespons kondisi tersebut dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pihak ketiga yang masih menunggu pembayaran.

"Pada prinsipnya kami bukan sedang mempersoalkan kebijakan pemerintah. Kami hanya membutuhkan kejelasan karena masyarakat sedang menunggu. Kondisi ekonomi juga sedang sulit, semua orang membutuhkan uang, tetapi pemerintah terlalu lambat merealisasikan hak masyarakat," tegasnya.

(Sf/Lo)