Sangatta – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menilai persoalan daya tampung siswa baru tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sekolah negeri, tetapi juga masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa sekolah negeri menjadi pilihan utama dibandingkan sekolah swasta.

Berdasarkan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), sejumlah sekolah swasta sebenarnya masih memiliki kapasitas untuk menerima siswa baru. Namun, sebagian besar orang tua tetap menginginkan anaknya bersekolah di sekolah negeri.

"Kalau melihat data yang disampaikan kepala sekolah, sebenarnya sekolah swasta juga masih siap menampung siswa. Hanya saja masyarakat masih lebih memilih sekolah negeri," ujar Jimmi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/7/2026).

Meski demikian, Jimmi memperkirakan jumlah calon peserta didik yang membutuhkan bangku sekolah lebih besar dari data yang dipaparkan dalam RDP. Sebab, siswa dari sejumlah kecamatan belum seluruhnya terdata.

"Saya kira jumlahnya lebih banyak daripada data yang ada sekarang karena siswa dari kecamatan juga belum seluruhnya terdata. Kebanyakan sekolah swasta juga siap menampung, hanya saja angka pastinya belum diketahui," katanya.

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah, (Foto: Ilustrasi AI)

Menurut Jimmi, sekolah negeri maupun swasta memiliki peran yang sama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. 

"Kita ingin antara sekolah negeri dan swasta itu tidak ada bedanya. Semua punya kualitas yang sama dan sama-sama memikul tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa," ucapnya.

Jimmi menilai sekolah swasta perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah. Menurutnya, keberadaan sekolah swasta penting karena pemerintah tidak dapat membangun seluruh fasilitas pendidikan secara instan. 

Ia berharap dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang mempertimbangkan sekolah swasta sebagai pilihan. 

Sebagai contoh, di sejumlah daerah di Pulau Jawa, minat masyarakat terhadap sekolah swasta justru cukup tinggi karena kualitas pendidikan yang dinilai mampu bersaing, bahkan lebih baik dibandingkan sebagian sekolah negeri.

"Kalau di Jawa, justru banyak yang memilih sekolah swasta karena kualitasnya bagus. Sementara di sini masyarakat masih berpikir sekolah negeri itu semuanya gratis," jelasnya.

Padahal, lanjut Jimmi, di Kutim sudah terdapat sekolah swasta yang membebaskan biaya pendidikan karena didukung pendanaan pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
 
"Seperti yang disampaikan dalam rapat, ada juga sekolah swasta yang benar-benar gratis karena didukung dana BOS dan BOSDA," pungkasnya. 

(Sf/Lo)