Sangatta - Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, menyoroti belum adanya dinas khusus yang mengurus ekonomi kreatif (Ekraf) di daerah. Hal ini menurutnya menjadi salah satu penyebab sektor tersebut belum berkembang secara maksimal di Kutim, padahal memiliki potensi besar.

Ia menyampaikan bahwa visi dan misi Bupati Kutim sebenarnya sudah mengarah ke pengembangan ekonomi kreatif. Namun, di lapangan, program-program yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masih terlalu umum dan belum menyasar sektor ini secara langsung.

“Sebenarnya program Bupati sudah mengarah ke ekonomi kreatif, namun dalam implementasi di OPD, programnya tidak spesifik,” ujar Yusri.

Ia menjelaskan, ekonomi kreatif mencakup berbagai bidang seperti seni, budaya, makanan lokal, fesyen, hingga usaha digital. Semua itu bisa menjadi peluang baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja jika dikelola dengan baik.

Yusri juga tidak setuju jika urusan ekonomi kreatif digabungkan dengan dinas lain, seperti pariwisata atau UMKM. Menurutnya, hal itu bisa membuat fokus pengembangan sektor ini menjadi terbagi.

“Kalau ingin maksimal, harus ada dinas tersendiri. Ini juga akan memperkuat koordinasi dengan kementerian pusat,” tambahnya.

Ia berharap wacana pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif bisa dibahas lebih lanjut dan masuk dalam rencana pembangunan daerah ke depan.

"Jika dikelola dengan baik, sektor ini bisa memberi manfaat langsung untuk masyarakat, terutama pelaku usaha dan anak muda kreatif di Kutim," pungkasnya.

(Sf/Rs)