Samarinda - Rencana perombakan jajaran direksi PT BPD Kaltim Kaltara (Bankaltimtara) tengah memicu polemik. 

Rencana yang terkesan mendadak ini mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). 

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun secara terang-terangan mempertanyakan urgensi dari wacana pergantian direksi tersebut. 

Sebab langkah ini dinilai justru berisiko menjadi bumerang yang dapat menghancurkan kredibilitas bank plat merah kebanggaan masyarakat Kaltim dan Kaltara tersebut.

Samsun mengakui pergantian direksi secara normatif memang merupakan hak dan kewenangan mutlak melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Namun ia mengingatkan masa jabatan direktur kini sejatinya masih tersisa hingga 2028. "Saya pikir tidak ada hal-hal yang urgen, yang kemudian mengharuskan beliau diganti saat ini," tegas Samsun ditemui di Samarinda, Selasa (7/4/2026).

Terkait rumor yang menyebut pergantian ini dipicu oleh masalah hukum di Kaltara, Samsun menilai hal tersebut bukan alasan yang tepat. 

Menurutnya selama proses hukum yang berjalan tidak menetapkan direktur sebagai tersangka, posisi manajemen seharusnya aman dan dibiarkan bekerja secara profesional.

Samsun juga meluruskan pandangan miring soal penurunan dividen. Menurutnya lesunya pendapatan perbankan kini adalah imbas dari kondisi ekonomi makro yang sedang melemah, bukan semata-mata kegagalan direksi Bankaltimtara.

"Kondisi ekonomi kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Rata-rata perbankan saat ini mengalami over likuiditas. Bank mau menyalurkan kredit pun susah karena minat masyarakat untuk berinvestasi sedang turun. Ini tidak hanya dialami Bankaltimtara, tapi hampir seluruh bank, termasuk Bank Himbara," jelasnya.

Samsun mengingatkan di tengah situasi sulit ini, Bankaltimtara masih menjadi Perusahaan Daerah (Perusda) penyumbang dividen terbesar bagi daerah dibandingkan perusda lainnya.

Dampak paling fatal dari pergantian direksi yang terkesan dipaksakan ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik (public trust). 

Samsun khawatir masyarakat akan menilai Bankaltimtara sebagai lembaga yang tidak profesional dan terlalu mudah diintervensi oleh kepentingan tertentu.

"Ini justru akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Bankaltimtara. Publik akan berpikir, 'Oh ternyata Bankaltimtara banyak diintervensi. Direksinya saja bisa diintervensi, apalagi kebijakan-kebijakan lainnya'. Ini yang kita khawatirkan," bebernya.

Sebagai solusi, Samsun justru menantang komitmen penuh dari pemerintah daerah, baik pemprov, pemkot, maupun pemkab untuk lebih serius mendukung Bankaltimtara. 

Ia mempertanyakan apakah kini seluruh dana pemerintah daerah sudah dikelola secara maksimal melalui Bankaltimtara.

Menurutnya, jika pemerintah daerah sendiri tidak menaruh kepercayaan penuh untuk memutar dananya di Bankaltimtara, maka akan sangat sulit mengharapkan masyarakat umum untuk melakukan hal serupa.

"Kalau kita memang mau Bankaltimtara ini maju dan menghasilkan dividen yang lebih besar, ayo kita support supaya lebih profesional, bukan malah diganti direksinya," pungkasnya.

(Sf/Lo)