Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berencana membuka rekrutmen besar-besaran guru dan tenaga kependidikan (tendik) pada tahun 2026. Langkah ini diambil untuk menjawab kekurangan tenaga pengajar dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di kota tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali membenarkan bahwa saat ini Balikpapan masih kekurangan guru. Menurutnya, penambahan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) masih sangat terbatas.

“Oleh karena itu, kami harus mencari solusi dengan mengikuti aturan yang berlaku. Sekarang tidak diperbolehkan lagi mengangkat tenaga kontrak yang dibayar dari APBD,” ucap Gasali saat dihubungi media, Minggu (14/9/2025).

Namun demikian, Gasali menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini membuka opsi baru, yakni sistem kontrak kerja individu bagi guru. Sistem ini sudah diterapkan di DKI Jakarta dan dinilai berhasil.

“Nah, Insya Allah kebijakan ini juga akan diterapkan di Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan guru,” imbuhnya.

Dirinya menambahkan, meskipun sistem kontraknya berbeda, pembiayaan gaji guru tetap menggunakan APBD. Tidak hanya guru, tenaga keamanan (satpam) dan petugas kebersihan di sekolah juga akan mengikuti sistem kontrak kerja individu.

“Karena sesuai kebijakan Kemendikbud, satu orang tidak boleh merangkap pekerjaan, dan tenaga kontrak tidak boleh lagi dibiayai APBD secara langsung,” tambahnya.

Selain kontrak individu, Pemkot Balikpapan juga berencana membuka perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu. Upaya ini untuk menambah jumlah tenaga pengajar dan memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah.

“Kalau tidak kami siasati dari sekarang, tentu akan berdampak pada siswa. Pemkot tidak akan tinggal diam soal ini,” tegasnya.

Ia menyebutkan bahwa ini merupakan salah satu solusi terbaik, baik melalui kontrak individu maupun P3K paruh waktu. Namun yang pasti, Balikpapan sangat membutuhkan tambahan tenaga pengajar.

Terkait anggaran, Gasali menyampaikan bahwa hingga kini belum ada angka pasti yang ditetapkan. Penyesuaian anggaran akan dilakukan berdasarkan data kebutuhan yang tersedia.

“DPRD Balikpapan juga berencana memanggil Dinas Pendidikan setempat untuk berkoordinasi sebelum kebijakan ini diterapkan,” ungkapnya.

(Sf/Rs)