Balikpapan – Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Km 13 dan Km 15 di Balikpapan Utara, Senin (8/6/2026). 

Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan dan aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah pengemudi (driver), serta mahasiswa terkait dugaan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ari Sanda mengatakan, hasil tinjauan lapangan menunjukkan tidak ditemukan adanya pelanggaran maupun indikasi penimbunan BBM di kedua SPBU tersebut.

“Sidak ini merupakan tindak lanjut dari surat yang kami terima dari teman-teman driver dan mahasiswa. Setelah kami turun ke lapangan, seluruh tuntutan yang sebelumnya disampaikan, baik saat audiensi di DPRD maupun saat pengecekan di lapangan, pada dasarnya sudah clear,” kata Ari Sanda usai sidak.

Menurutnya, persoalan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini lebih berkaitan dengan dugaan adanya praktik penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM oleh oknum tertentu. Namun, pembuktian terhadap dugaan tersebut menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Teman-teman driver menganggap ada penimbun atau pengetap BBM. Namun yang bisa membuktikan hal itu adalah APH. DPRD hanya menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dengan turun langsung melihat kondisi di lapangan,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, DPRD memastikan seluruh fasilitas pengisian BBM atau nozel di kedua SPBU berfungsi dengan baik dan tidak ditemukan adanya pelanggaran.

“Tidak ada temuan di lapangan. Semuanya aman dan clear. Kami ingin memastikan langsung bahwa seluruh nozel beroperasi dengan baik dan tuntutan yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan BBM telah terjawab,” imbuhnya.

Meski demikian, DPRD masih menemukan adanya antrean kendaraan di sejumlah titik SPBU. Namun, kondisi tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan tidak menimbulkan gangguan lalu lintas yang signifikan.

“Terkait lalu lintas masih aman. Memang masih ada antrean yang terlihat di lapangan, tetapi tidak sampai menyebabkan kemacetan karena arus kendaraan masih teratur,” jelasnya.

Untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di lapangan, DPRD membuka kemungkinan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan berbagai instansi terkait.

“Kami akan melihat kemungkinan pembentukan Satgas. Nanti akan dibahas bersama pimpinan komisi dan instansi terkait. Satgas ini nantinya bisa melibatkan DPRD, kepolisian, pemerintah kota dan tim verifikasi lainnya,” ungkapnya.

Namun demikian, Ari menegaskan pembahasan mengenai mekanisme, struktur, maupun sumber pendanaan satgas masih akan dikaji lebih lanjut oleh DPRD bersama pihak terkait.

“Saat ini kami belum bisa berbicara lebih jauh mengenai mekanisme maupun penganggarannya. Hasil sidak ini akan kami sampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan komisi untuk dibahas lebih lanjut,” akunya

Dalam sidak tersebut juga hadir perwakilan Pertamina yang memberikan penjelasan terkait ketersediaan BBM. Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, kebutuhan dan kuota BBM di Balikpapan kini telah terpenuhi.

“Dari penjelasan Pertamina, penambahan kuota BBM sudah terpenuhi dan kondisi pasokan dinyatakan aman. Saat ini yang menjadi fokus adalah pengawasan di lapangan agar distribusi berjalan sesuai aturan,” paparnya.

Dia menambahkan, upaya penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM sepenuhnya berada di ranah APH. Ia mengapresiasi langkah kepolisian yang sebelumnya telah melakukan sejumlah penindakan dan berharap pengawasan dapat terus ditingkatkan.

“Kepolisian juga menyampaikan bahwa sudah ada penangkapan terkait pelanggaran distribusi BBM. Mungkin yang perlu ditingkatkan ke depan adalah intensitas pengawasannya. Secara umum, dari hasil sidak hari ini, permasalahan pasokan BBM di Balikpapan dapat dikatakan sudah cukup terkendali,” pungkasnya.

(Sf/Lo)