Balikpapan - Penataan Pasar Tradisional Pandansari, Balikpapan Barat sampai saat ini belum menemukan titik terang, lantaran masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di fasilitas umum dan fasilitas sosial Fasum dan Fasos) pemerintah.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Kota Balikpapan Ari Sanda meminta adanya kejelasan regulasi yang dilakukan pemerintah dalam menata kembali kawasan Pasar Pandansari.

“Sejauh ini, yang menjadi persoalan pedagang yakni terkait dengan desain pasarnya, karena membuat pengunjung tidak mau masuk ke dalam gedung untuk berbelanja,” ucapnya kepada media, Rabu (23/10/2024).

Selain itu, posisi gedung yang terlalu ke dalam juga menjadi salah satu penyebab pengunjung pasar enggan masuk, apalagi harus naik ke lantai 2.

Bahkan sebelumnya, pemerintah juga sudah pernah menggratiskan lapak bagi pedagang untuk berjualan di kawasan Pasar Pandansari, namun kebijakan tersebut tidak berhasil untuk menarik minat pengunjung untuk masuk. 

“Ini yang menyebabkan jumlah pedagang yang ada di dalam ikut keluar. Maka itu jumlah PKL di luar semakin bertambah, dan bahkan ini sudah menjadi kebiasaan mereka,” akunya.

Lanjutnya, maka yang diperlukan saat ini adalah pengetatan aturan ataupun regulasi yang perlu dibenahi. Sehingga pihaknya  berencana membuat kajian untuk membuat jalan tengah dalam menemukan solusi terkait penataan kawasan Pandansari.

“Karena dalam beberapa simulasi yang dilakukan Dinas Perdagangan ketika melakukan pencatatan jumlah PKL, dari data yang ada tidak mencukupi untuk ditempatkan di dalam bangunan pasar,” terangnya.

Dirinya berharap kepada jajaran anggota DPRD yang baru untuk bisa bersinergi, terutama anggota legislatif di Dapil Balikpapan Barat, untuk membangun kawasan Balikpapan Barat lebih indah lagi.

(Sf/Rs)