Balikpapan - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung mengapresiasi masih tingginya minat investor untuk menanamkan modal di Balikpapan. 

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan iklim investasi di Balikpapan masih sangat baik dan perlu terus didukung agar pertumbuhan investasi tetap terjaga.

“Balikpapan selama ini memang menjadi kota yang banyak didatangi investor. Karena itu perlu dukungan pemerintah, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mempermudah proses perizinan,” ucap Wahyullah kepada media, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai, masuknya investasi ke Balikpapan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal. Salah satunya melalui keterlibatan tenaga kerja lokal dan penggunaan bahan maupun material dari daerah.

Menurutnya, hal tersebut sangat penting terutama pada proyek-proyek konstruksi yang memiliki efek berantai terhadap perekonomian masyarakat.

“Kalau proyek konstruksi berjalan, maka banyak pekerja yang terlibat. Belum lagi penggunaan bahan dan material bangunan yang tentu akan ikut meningkat. Jadi investasi dari mana pun boleh masuk ke Balikpapan, tetapi pelibatan masyarakat lokal harus menjadi prioritas,” jelasnya.

Wahyullah menyebut, sejarah perkembangan Balikpapan tidak bisa dilepaskan dari investasi sektor swasta, khususnya industri minyak dan gas (migas) beserta sektor pendukungnya. Kehadiran industri tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat Balikpapan berkembang pesat dibanding daerah lain.

“Ciri kota maju itu salah satunya memiliki industri. Entah industri jasa konstruksi, migas, maupun pariwisata. Kalau sebuah kota memiliki basis industri yang kuat, maka pertumbuhan ekonominya juga akan lebih cepat,” imbuhnya.

Meski demikian, dia mengingatkan ketergantungan Balikpapan terhadap sektor migas masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang diikutinya, lebih dari 50 persen pendapatan daerah masih berasal dari sektor jasa migas.

“Karena itu, kami mendorong adanya diversifikasi industri dan percepatan investasi di sektor lain, agar ekonomi kota tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja,” terangnya.

Di sisi lain, dirinya mengakui proses perizinan masih menjadi salah satu kendala yang kerap dikeluhkan investor. Ia meminta pemerintah daerah menghadirkan terobosan, agar proses perizinan bisa lebih cepat tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Kata dia, perlu ada forum bersama antara pemerintah daerah, dinas terkait, pelaku usaha, hingga organisasi seperti Kadin, HIPMI, REI dan Apersi untuk mencari solusi percepatan perizinan investasi.

“Perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar supaya izin yang diajukan bisa lebih cepat diproses. Dari DPRD tentu mendukung, karena data menunjukkan Balikpapan memang sangat bergantung pada sektor industri,” ujarnya.

Namun demikian, Wahyullah menegaskan keterlambatan perizinan tidak selalu disebabkan pemerintah daerah. Saat ini, ada sistem perizinan sudah terintegrasi secara digital melalui Online Single Submission (OSS) dan terhubung langsung dengan sistem pemerintah pusat.

Untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), misalnya, proses perizinan terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) milik Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kalau ada satu saja persyaratan yang belum dipenuhi, maka sistem otomatis menghambat proses perizinan. Dan itu bukan sepenuhnya kewenangan daerah, karena sistemnya terhubung ke pusat,” papar Politisi Partai Golkar.

Ditambahkan, investor juga perlu proaktif dan didampingi konsultan perizinan agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi dengan benar.

“Kalau syaratnya ada 10 dan satu saja tidak lengkap, otomatis sistem akan merah dan proses tidak bisa lanjut. Itu yang sering menjadi persoalan,” tutupnya.

(Sf/Lo)