Cari disini...
Seputar Kaltim
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Sejumlah proyek infrastruktur penting di Kota Balikpapan mengalami keterlambatan yang signifikan, meski sudah mendapat anggaran yang disetujui.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono, pelaksanaan pembangunan yang seharusnya selesai pada 2024, kini diprediksi tidak akan selesai tepat waktu.
“Hal ini menciptakan kekhawatiran mengenai efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah,” ucap Budiono saat dihubungi awak media, Jumat (20/12/2024).
Budiono menyatakan, bahwa meski anggaran untuk proyek-proyek tersebut sudah dialokasikan dan disepakati, kenyataan di lapangan menunjukkan kinerja yang jauh dari harapan.
“Secara anggaran sudah oke, tetapi kenyataannya banyak yang belum selesai. Ini menunjukkan ada masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek,” tegasnya.
Beberapa proyek yang masih tertunda antara lain pembangunan dua gedung SMP, gedung DPRD, rumah sakit, pasar, serta proyek kecil seperti perbaikan drainase. Keterlambatan ini menambah daftar panjang ketidakselarasan antara rencana dan realisasi pembangunan kota.
Menurut Budiono, masalah utama yang dihadapi adalah kurang matangnya perencanaan dan rendahnya efektivitas pelaksanaan di lapangan. Ia menegaskan, Pemerintah Kota Balikpapan perlu lebih serius dalam merencanakan dan mengawasi proyek-proyek pembangunan agar tidak merugikan masyarakat.
“Perencanaan yang kurang matang dan pelaksanaan yang terburu-buru menjadi hambatan besar. Kami dari DPRD akan terus mengawasi dan mendesak pemerintah untuk lebih optimal,” terangnya.
Kata dia, dengan pengelolaan yang lebih baik, proyek-proyek yang tertunda ini dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD Kota Balikpapan berharap ke depan ada peningkatan dalam pengawasan dan koordinasi antara pihak-pihak terkait, agar proyek infrastruktur yang vital bagi perkembangan kota tidak tertunda lagi.
“Keterlambatan ini, jika dibiarkan, tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menurunkan citra pemerintah kota dalam hal pelaksanaan pembangunan,” tuturnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Sejumlah proyek infrastruktur penting di Kota Balikpapan mengalami keterlambatan yang signifikan, meski sudah mendapat anggaran yang disetujui.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono, pelaksanaan pembangunan yang seharusnya selesai pada 2024, kini diprediksi tidak akan selesai tepat waktu.
“Hal ini menciptakan kekhawatiran mengenai efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah,” ucap Budiono saat dihubungi awak media, Jumat (20/12/2024).
Budiono menyatakan, bahwa meski anggaran untuk proyek-proyek tersebut sudah dialokasikan dan disepakati, kenyataan di lapangan menunjukkan kinerja yang jauh dari harapan.
“Secara anggaran sudah oke, tetapi kenyataannya banyak yang belum selesai. Ini menunjukkan ada masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek,” tegasnya.
Beberapa proyek yang masih tertunda antara lain pembangunan dua gedung SMP, gedung DPRD, rumah sakit, pasar, serta proyek kecil seperti perbaikan drainase. Keterlambatan ini menambah daftar panjang ketidakselarasan antara rencana dan realisasi pembangunan kota.
Menurut Budiono, masalah utama yang dihadapi adalah kurang matangnya perencanaan dan rendahnya efektivitas pelaksanaan di lapangan. Ia menegaskan, Pemerintah Kota Balikpapan perlu lebih serius dalam merencanakan dan mengawasi proyek-proyek pembangunan agar tidak merugikan masyarakat.
“Perencanaan yang kurang matang dan pelaksanaan yang terburu-buru menjadi hambatan besar. Kami dari DPRD akan terus mengawasi dan mendesak pemerintah untuk lebih optimal,” terangnya.
Kata dia, dengan pengelolaan yang lebih baik, proyek-proyek yang tertunda ini dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD Kota Balikpapan berharap ke depan ada peningkatan dalam pengawasan dan koordinasi antara pihak-pihak terkait, agar proyek infrastruktur yang vital bagi perkembangan kota tidak tertunda lagi.
“Keterlambatan ini, jika dibiarkan, tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menurunkan citra pemerintah kota dalam hal pelaksanaan pembangunan,” tuturnya.
(Sf/Rs)