Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim mengaku bakal memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pemanggilan ini berkaitan dengan adanya keresahan masyarakat di tengah munculnya tugu sebagai ikon baru yang berdiri di simpang Mal Lembuswana.

Ikon baru yang disebut Tugu Pesut Mahakam itu menyita perhatian masyarakat. Bentuknya yang dinilai "Aneh" tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan. Di mana, tugu tersebut menelan anggaran sekitar Rp1,1 miliar. 

Deni menilai wajar dengan gejolak yang ada di masyarakat. Sebab, setiap pembangunan pasti tidak terlepas dari dukungan maupun kritik dan ini merupakan bagian dari langkah maju untuk kemajuan Samarinda ke depan.  

"Memang dalam setiap pembangunan itu pasti ada pro dan kontra. Tapi kita harus melihatnya sebagai langkah untuk membangun Samarinda yang lebih baik," ujar Deni.  

Terkait desain tersebut, Deni mengatakan bentuknya bukan menyerupai pesut secara utuh, melainkan dalam bentuk siluet.

Apalagi beberapa ikon-ikon di kota besar seperti Bali, Jakarta dan Singapura juga telah menggunakan konsep siluet, bukan bentuk asli. Ini menunjukkan bahwa ikon tidak harus menyerupai wujud asli, tetapi dapat memiliki interpretasi yang lebih artistik.  

"Kalau dilihat sekilas, memang tidak langsung terkesan seperti pesut. Tapi kita memandangnya dari segi seni. Tidak semua masyarakat bisa menilai bentuk abstrak seperti itu," jelasnya.  

Selain bentuk, anggaran yang dipakai untuk pembuatan proyek itu juga menjadi sorotan. Bahkan muncul isu adanya indikasi korupsi dalam proyek tersebut.

Untuk itu, Deni mengatakan pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk membahas secara detil perihal pembangunan tersebut. Sebab, Komisi III pun belum mengetahui secara jelas rincian anggaran tersebut. 

"Dinas PUPR sebagai lini sektor pasti punya perhitungan. Tapi kita belum melihat angka aslinya, apakah itu untuk pra-desain, desain, atau material. Nanti kita akan pastikan koordinasi dengan dinas terkait agar anggaran ini tepat sasaran," tegasnya.  

Politisi Partai Gerindra ini menyebut koordinasi pembangunan ini kemungkinan baru akan dilakukan setelah reses anggota DPRD pada awal bulan depan. Ini juga berkaitan dengan pembahasan rencana pembangunan di tahun 2026 yang saat ini tengah berlangsung di Badan Anggaran (Banggar).  

"Harapan kita adalah semua pihak bisa bersinergi. Kita tidak hanya mengambil pandangan dari satu sisi, tetapi juga mempertimbangkan masukan masyarakat," pungkasnya.  

(Sf/By)