Tanjung Redeb - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Berau menuju kabupaten layak Disabilitas dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, diselenggarakan di Ruang Kakaban, Kantor Bupati Berau, Senin (19/5/2025).

Kegiatan Rakor ini dihadiri oleh kurang lebih 30 OPD terkait. Dan dilakukan sebagai salah satu upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Berau.

Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah mengatakan, rakor ini bertujuan untuk menyatukan persepsi antara OPD terkait dalam penanganandan pendampingan anak disabilitas atau ABK serta memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam penanganan dan pendampingan ABK di Kabupaten Berau.

"Kami berharap, anak-anak disabilitas atau ABK di Berau mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, bimbingan, konseling dan berbagai layanan lainnya yang bersifat khusus. Tidak boleh ada perbedaan atau sampai terabaikan," ujar Rabiatul.

Dirinya pun mengatakan penanganan serta pembinaan yang kurang tepat menjadi faktor anak disabilitas atau ABK tidak mendapatkan hak yang setera seperti anak-anak lainnya. Oleh karena itu, lingkungan sosial yang kuat dan peran aktif pemerintah sangat penting dalam memberikan pelayanan disabilitas di pelayanan publik.

"Anak-anak disabilitas kerap dijadikan objek kejahatan. Mereka dianggap tidak memiliki kekuatan. Bahkan, selama dua bulan terakhir ini, 15 kasus pelecehan seksual di Berau yang korbannya adalah anak disabilitas," ungkapnya.

Ia juga menekankan perlunya penguatan kondisi mental orang tua yang memiliki ABK, lingkungan sosialnya yang kuat dan lingkungan sekitar serta peran aktif pemerintah dalam menjadikan pelayanan kesehatan dan konsentrasi bagi ABK.

"Dari rakor ini, kita melaksanakan dialog interaktif, diskusi aktif agar kita bisa memahami apa yang kita perlukan. Sehingga, kita mendapatkan tujuan yang sama terkait bagaimana penanganan para disabilitas atau ABK baik itu orang tua, instansi melalui program-program yang ada," tuturnya.

Rabiatul berharap, sekolah melalui Dinas pendidikan bisa menyediakan ruangan belajar khusus bagi pelajar disabilitas atau ABK. Termasuk tenaga pendidik khusus. 

"Karena mereka punya hak yang setara," tungkasnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum Kesejahteraan Rakyat Sekkab Berau, Warji mengatakan Pemkab Berau memiliki komitmen dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap ABK dan disabilitas dengan meningkatkan aksesibilitas, inklusivitas dan ruang bagi partisipasi secara berkelanjutan.

"Ini menunjukkan, kesejahteraan ABK sudah menjadi tanggungjawab kami termasik dalam layanan khusus," ujar Warji.

Dirinya pun mendorong Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus (FP-ABK) Kabupaten Berau agar melaksanakan program terpadu yang dapat menghadirkan ruang setara bagi anak-anak disabilitas.

(Sf/Rs)