Samarinda - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda mengusulkan penambahan anggaran pada Perubahan APBD 2026 dan penyusunan APBD 2027 guna memperkuat program pembangunan keluarga berkualitas.

Langkah tersebut dinilai penting karena masih terdapat sejumlah program strategis yang belum terakomodasi anggaran, terutama di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Kepala DPPKB Kota Samarinda, Deasy Evriyani, mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Kota Samarinda. 

Menurutnya, pembahasan tidak hanya menyoroti pelayanan Keluarga Berencana (KB), tetapi juga transformasi DPPKB yang kini berfokus pada pembangunan keluarga berkualitas sepanjang siklus kehidupan.

"Program kami sekarang tidak hanya keluarga berencana, tetapi pembangunan keluarga berkualitas mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa hingga lansia. Tentunya seluruh program itu membutuhkan dukungan anggaran," ujar Deasy, Senin (13/7/2026).

Deasy menjelaskan realisasi anggaran DPPKB tahun 2026 telah mencapai hampir 50 persen. Namun, masih terdapat sejumlah program yang belum memperoleh pendanaan, khususnya kegiatan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Karena itu, pihaknya mengajukan tambahan anggaran untuk mengoptimalkan lima kelompok kegiatan (Poktan), yakni Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Menurutnya, DPPKB juga akan mengembangkan program tersebut menjadi, Lansia Preneur, Genre Preneur dan Akseptor Preneur sebagai upaya meningkatkan pendapatan sekaligus kualitas keluarga, khususnya keluarga berisiko stunting.

Selain itu, usulan anggaran juga diarahkan untuk penyusunan Peta Jalan Pembangunan Keluarga (PJPK) atau Grand Design Kependudukan agar dapat menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Deasy menambahkan, capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Samarinda terus mengalami peningkatan setiap tahun dan berhasil memenuhi target nasional. 

Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa program pembangunan keluarga yang dijalankan selama ini berada pada jalur yang tepat.

"Kami mendapat apresiasi karena Indeks Pembangunan Keluarga terus meningkat. Artinya, peningkatan itu harus sejalan dengan program yang kami jalankan secara berkelanjutan," ungkapnya.

Meski demikian, DPPKB masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan keberadaan kader di lapangan. 

Salah satunya Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang jumlahnya telah ditetapkan sebanyak 969 orang, namun membutuhkan dukungan pembinaan, monitoring, hingga penghargaan agar tetap aktif menjalankan tugas.

"Kendala terbesar kami adalah mempertahankan kader agar tetap aktif. Mereka tidak menerima honor tetap, sehingga pembinaan, monitoring, evaluasi hingga pemberian penghargaan tetap memerlukan anggaran," jelasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, DPPKB juga meluncurkan inovasi Satgas Keluarga Berkualitas sebagai wadah pelayanan terpadu yang memberikan edukasi mengenai penanganan stunting, konseling remaja, pendampingan calon pengantin, pelayanan keluarga berencana hingga persoalan ketahanan keluarga.

Di sisi lain, DPPKB akan memperkuat edukasi kepada generasi muda melalui Duta Genre dengan kampanye kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penyalahgunaan narkoba, seks bebas dan perkawinan usia anak sebagai bagian dari persiapan menyongsong bonus demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Selain itu, pelayanan KB juga akan diperluas melalui strategi jemput bola di kawasan perifer dan delapan lokus stunting di Kota Samarinda agar layanan pembangunan keluarga dapat menjangkau masyarakat yang selama ini masih terbatas aksesnya.

(Sf/Lo)